Oleh: Suhardi Duka

MEDIATA.ID — Kami datang bukan untuk meminta. Kami datang dengan rencana yang matang, potensi, serta kesiapan. Sebuah harapan yang tumbuh dari saya, Pak Salim S. Mengga, bersama para bupati se-Sulawesi Barat, selama kunjungan kerja ke sejumlah kementerian di Jakarta.

Selama hampir sepekan, kami bersama seluruh bupati di Sulawesi Barat menghabiskan waktu di Ibu Kota. Mengetuk pintu pemerintah pusat, menyambangi berbagai kementerian dan lembaga.

Kami tidak sekadar datang untuk mendesak pemerintah pusat mengucurkan program dan anggaran ke Sulawesi Barat. Kami hadir dengan serangkaian rencana matang, potensi yang melimpah, serta penegasan kesiapan dari provinsi ke-33 ini.

Ada sejumlah kementerian dan lembaga yang kami kunjungi. Semua itu merupakan bagian dari ikhtiar nyata untuk mewujudkan program-program strategis yang saya dan Pak Salim S. Mengga usung dalam visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.

Kami bertandang ke Kementerian Transmigrasi, Kementerian PUPR, BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, sejumlah anggota DPR RI, serta para pengusaha penyumbang PAD. Termasuk pula menyelesaikan beberapa urusan dengan pemerintah pusat lainnya. Sekali lagi, kami datang bukan untuk meminta-minta.

Dengan melibatkan seluruh bupati, kami ingin menegaskan bahwa upaya ini didasari niat yang tulus. Karena kami meyakini, hakikatnya pemerintah kabupaten-lah yang memiliki wilayah dan masyarakat.

Di tengah kenyataan bahwa kondisi fiskal kita belum cukup longgar, salah satu opsi paling rasional (selain maksimalisasi PAD) adalah menawarkan konsep, rencana, dan potensi daerah secara langsung kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional. Pemerintah pusat, dengan kewenangannya yang besar, menurut saya penting untuk diyakinkan—sekali lagi, dengan potensi dan rencana yang sudah siap.

Dengan melibatkan secara aktif para kepala daerah di tingkat kabupaten, saya dan Pak Salim S. Mengga ingin menghadirkan tatanan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang ideal. Keterlibatan para bupati ini sekaligus menjadi penanda awal bahwa kami tidak ingin pemerintah provinsi tampil seolah-olah sebagai kabupaten ketujuh di Sulawesi Barat.

Untuk mewujudkan visi *Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera*, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah memang wajib hadir secara nyata di seluruh kabupaten. Tentu saja, melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik persoalan di masing-masing kabupaten. (*)