MEDIATA.ID — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP) resmi menyepakati standardisasi baru dalam manajemen kepelabuhanan. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kelola Pelaporan Operasional dan Administrasi Terminal Petikemas (TPK) Palaran Pelabuhan Samarinda.

​Prosesi penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Rapat TPK New Makassar atau Makassar New Port (MNP), Selasa (9/6/2026). Kesepakatan diteken langsung oleh General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, bersama General Manager PT Pelabuhan Samudera Palaran, Andi Kurniawan, serta disaksikan oleh jajaran manajemen teras kedua perusahaan.

​Division Head Komersial Pelindo Regional 4, Adi Novi Wahyudi, mengutarakan bahwa penyusunan juknis ini merupakan komitmen konkret dalam mengikis sumbatan birokrasi operasional terminal agar bergerak lebih efektif dan efisien.

​“TPK Palaran memegang peran vital sebagai urat nadi kelancaran arus logistik di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, standardisasi pelaporan yang jelas sangat mutlak diperlukan agar seluruh proses operasional maupun administrasi berjalan optimal, terukur, dan akuntabel,” urai Adi Novi.

​Menurut Adi, regulasi teknis ini akan menjadi kompas bersama bagi para pihak dalam menjalankan rantai bisnis di TPK Palaran, sekaligus mempererat sinergi antara Pelindo Regional 4 Samarinda dengan PT PSP selaku operator terminal.

​Injeksi GCG Demi Efisiensi Distribusi Logistik Nasional

​Direktur Utama PT Pelabuhan Samudera Palaran, Harun Gemilang, menyambut positif pengesahan dokumen teknis tersebut. Dirinya menilai panduan komprehensif ini merupakan fondasi penting demi menciptakan iklim usaha terminal yang tertib, andal, kompetitif, dan berkelanjutan.

​“Kolaborasi kuat bersama Pelindo adalah kunci utama. Dengan adanya juknis ini, kami mengantongi acuan baku yang sama untuk memvalidasi data operasional. Ujungnya adalah peningkatan mutu pelayanan (quality of service) bagi para pengguna jasa,” tutur Harun.

​Harun mengimbuhkan, pembenahan tata kelola pelabuhan merupakan faktor determinan dalam merespons lonjakan aktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri logistik di wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut.

​Sejalan dengan hal itu, General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, menegaskan bahwa implementasi juknis ini berfungsi ganda: sebagai instrumen pengawasan internal sekaligus alat kendali mutu untuk memangkas potensi kesalahan data lapangan.

​Aksi korporasi ini menjadi bagian dari peta jalan penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Lewat integrasi sistem pelaporan yang transparan, Pelindo terus memacu pengelolaan pelabuhan yang profesional demi menekan biaya logistik nasional serta menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah. (*)