MEDIATA.ID  – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Makassar resmi bergulir dengan wajah baru yang lebih transparan dan terintegrasi.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem penerimaan siswa baru yang bersih, adil, dan bebas dari praktik “permainan” yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

Munafri memastikan berbagai pembenahan telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem digital hingga penataan jalur seleksi.

“Dengan sistem real time dan transparan, tidak hanya menutup celah kecurangan, tetapi juga mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak lagi terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu,” jelas Munafri, Kamis (7/5/2026).

Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Pendidikan resmi membuka tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jenjang TK, SD dan SMP dengan skema pendaftaran bertahap sepanjang Mei hingga Juni.

Tahapan krusial dimulai dengan pembukaan pendaftaran jalur non-domisili pada 2 Juni 2026, disusul jalur domisili, afirmasi, dan mutasi utama yang dilaksanakan serentak pada 4 hingga 5 Juni 2026.

Inovasi diterapkan Pemkot Makassar layanan digital melalui aplikasi LONTARA+, sekaligus tetap menyediakan akses alternatif melalui laman resmi SPMB Makassar guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan sistem berbasis teknologi yang kini dapat dipantau secara real-time, proses SPMB 2026 diharapkan berjalan lebih objektif dan akuntabel.

Pemerintah pun mengajak seluruh pihak, baik sekolah maupun orang tua, untuk berperan aktif menjaga integritas pelaksanaan, sehingga setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang setara di seluruh satuan pendidikan.

“Penjadwalan ini disusun untuk memastikan proses berjalan lebih tertib, sekaligus memberi ruang bagi orang tua dan calon peserta didik dalam mempersiapkan dokumen secara matang,” tutur Appi.

Lebih lanjut Munafri menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 berjalan lebih tertib.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah kota telah melakukan berbagai pembenahan sistem guna meminimalisir potensi kecurangan maupun ketimpangan dalam proses penerimaan peserta didik baru, khususnya pada jenjang SD dan SMP.

“Saya memastikan bahwa penerimaan murid baru atau SPMB 2026 ini kita jalankan dengan sistem yang jauh lebih baik, sekaligus mencegah berbagai persoalan yang selama ini terjadi,” tegasnya.

Politisi Golkar itu mengungkapkan, pembenahan tidak hanya menyasar aspek teknis sistem, tetapi juga pada penguatan pemahaman seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Dinas Pendidikan, pihak sekolah, hingga orang tua murid.

Munafri pun mengimbau agar semua pihak dapat saling memahami posisi masing-masing, terutama dalam penerapan jalur domisili (zonasi) yang kerap menjadi polemik setiap tahun.

“Kami minta semua pihak bisa saling mengerti. Misalnya dalam jalur zonasi, jangan lagi dipaksakan dengan memindahkan kartu keluarga hanya untuk masuk ke sekolah tertentu. Praktik seperti ini justru menimbulkan ketimpangan,” ujarnya.

Menurutnya, pemaksaan lewat jalan pintas tersebut berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan daya tampung sekolah, di mana ada sekolah yang kelebihan pendaftar, sementara sekolah lain justru kekurangan peserta didik.

“Akibatnya, ada sekolah yang penuh, tapi ada juga yang minim pendaftar. Ini yang harus kita hindari,” tambahnya.

Munafri menekankan pentingnya pemerataan dalam sistem penerimaan siswa baru agar distribusi peserta didik dapat lebih proporsional di seluruh sekolah.

Dengan begitu, kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan juga dapat ditingkatkan secara merata.

“Pemerataan ini penting agar jalur-jalur yang ada benar-benar dimanfaatkan dengan baik, sehingga anak-anak kita bisa masuk sekolah melalui proses yang adil dan tersaring secara optimal,” jelasnya.

Gntuk menghindari kendala teknis seperti server down, dengan membagi layanan ke dalam tiga server terpisah untuk jenjang TK, SD, dan SMP.

Selain itu, tersedia fitur live chat untuk pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, serta pengecekan data siswa seperti NISN dan status kepesertaan.

Tak hanya itu, sistem pendaftaran juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pencocokan otomatis titik koordinat alamat, input ukuran seragam untuk pembagian gratis, serta unggahan bukti saat proses daftar ulang.

Wali Kota Makassar, menegaskan bahwa kehadiran sistem terintegrasi dalam aplikasi Lontara+ menjadi langkah serius untuk menutup celah kecurangan sekaligus menjawab berbagai keluhan masyarakat pada tahun sebelumnya.

Menurut Munafri, evaluasi menyeluruh telah dilakukan terhadap pelaksanaan SPMB tahun lalu. Berbagai kendala teknis, terutama persoalan server yang kerap bermasalah, menjadi fokus utama perbaikan.

“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang, kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” ungkapnya.

Ia mengakui, gangguan sistem di masa lalu kerap memicu kecurigaan publik, bahkan membuka peluang praktik tidak sehat dalam proses penerimaan siswa.

Mulai dari dugaan” titipan” hingga intervensi pihak tertentu yang merusak prinsip keadilan dalam pendidikan.

Karena itu, melalui sistem Lontara+, Pemkot Makassar mendorong keterbukaan penuh dalam setiap tahapan SPMB.

Orang tua kini dapat memantau proses secara langsung, sehingga tidak ada lagi ruang untuk praktik manipulasi.

Munafri menekankan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini, keluhan masyarakat lebih banyak ditujukan ke pemerintah kota, bukan ke pihak sekolah.

“Makanya sistem ini harus terbuka. Supaya semua bisa melihat dan tanggung jawab tidak hanya di satu pihak,” terangnya.

Adapun jadwal pelaksanaan SPMB 2026 dimulai dari simulasi pendaftaran pada 12–14 Mei 2026 untuk seluruh jenjang. Selanjutnya, pendaftaran jalur non domisili dibuka pada 2–4 Juni, dengan pengumuman hasil pada 5 Juni dan tahap daftar ulang pada 6–8 Juni.

Sementara jalur domisili akan dibuka pada 9–13 Juni, dengan pengumuman pada 14 Juni dan proses daftar ulang pada 15–17 Juni 2026.

Dengan sistem yang lebih terbuka dan terintegrasi, Munafri optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berjalan lebih bersih dan akuntabel.

Dia memastikan, kehadiran Lontara+ bukan sekadar inovasi digital, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.

“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau, supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” pungkasnya. (*)