MEDIATA.ID — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mulai mematangkan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Dalam perencanaan kali ini, Pemkot Makassar menggeser orientasi utama ke program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi akar rumput.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi internal dan agenda Capacity Building Bappeda Kota Makassar, Jumat (15/5/2026). Forum ini menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar selaras dengan target makro kota, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta digitalisasi pelayanan publik yang inklusif.

Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan target administratif. Kebijakan yang dilahirkan harus responsif terhadap tantangan ekonomi makro sekaligus kebutuhan mendasar warga.

“Kami berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan dialokasikan untuk program yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fokus kita adalah pembangunan inklusif, di mana pemberdayaan UMKM, perbaikan infrastruktur permukiman, dan jaminan sosial bagi warga rentan menjadi prioritas utama,” ujar Dahyal.

Untuk mencapai target tersebut, Bappeda Makassar mendorong sinergi lintas sektor, termasuk berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK dan pihak swasta. Melalui perencanaan yang lebih tajam dan terukur, Pemkot Makassar optimistis dapat menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan dan tengkes (stunting).

Selain intervensi sosial-ekonomi, Bappeda Makassar secara simultan tengah memperkuat regulasi pengelolaan aset dan investasi daerah. Langkah ini diambil untuk memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian ekonomi kota demi menjamin keberlanjutan program pembangunan di masa depan.