MEDIATA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya memperkuat iklim investasi dengan memperbaiki sejumlah kelemahan mendasar, salah satunya terkait kawasan industri yang dinilai belum terfokus. Untuk itu, Pemprov membentuk Tim Percepatan Investasi guna mempermudah proses penanaman modal di daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan tim tersebut melibatkan sejumlah institusi strategis agar persoalan lahan, hukum, maupun perizinan dapat diselesaikan secara cepat.

“Itulah sebabnya kita membuat Tim Percepatan Investasi. Ketuanya adalah Kejati, anggotanya BPN. Jadi kalau persoalan pertanahan, ada BPN. Terkait hukum dan perizinan, ada Kajati. Sekretariatnya Pak Asrul Sani,” ujar Jufri.

“Itu semua dalam rangka memudahkan investor untuk datang dan menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan. Kita kasih kemudahan,” tambahnya.

Meski potensi sumber daya alam melimpah, Jufri mengakui industri pengolahan di Sulsel masih didominasi oleh produk bahan baku. Hilirisasi belum berjalan optimal karena prosesnya yang kompleks dan membutuhkan pembiayaan besar.

“Mengucapkan hilirisasi itu gampang. Tapi harus berpikir dari raw material menjadi bahan jadi, dan itu butuh proses serta biaya. Prosesnya kita paham, tapi biayanya dari mana?” ujarnya.

Salah satu peluang pembiayaan, kata Jufri, dapat dimanfaatkan dari suntikan dana Rp200 triliun yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dana tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk memperluas bisnisnya, termasuk dalam mendukung hilirisasi.

“Dengan disuntikkannya Rp200 triliun Menkeu ke Himbara, itu peluang bagi dunia usaha untuk mengambil kredit dan mendorong usahanya,” jelasnya.

Selain itu, Jufri mendorong kalangan swasta agar lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang investasi. Ia juga meminta pihak perbankan melakukan relaksasi persyaratan kredit agar tidak menghambat pertumbuhan dunia usaha.

“Harus proaktif, dan tolong perbankan juga melakukan relaksasi. Jangan semua calon nasabah dicurigai seolah-olah mau bikin kredit macet. Mungkin lima tahun lalu usahanya jatuh, tapi sekarang sudah survive dan bangkit kembali,” tegasnya.

Ia bahkan menilai mekanisme BI checking sebaiknya ditinjau ulang agar tidak menjadi penghalang bagi pelaku usaha yang ingin memulai kembali bisnisnya.

“Sekarang kalau mau ambil uang, BI checking kan jadi persoalan. Menurut saya, sebaiknya jangan ada BI checking begitu. Berbaik sangka saja bahwa semua orang itu pasti malu kalau tidak bayar utangnya,” pungkasnya.