MEDIATA.ID – Pemerintah Kota Makassar memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC). Hal ini ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (29/9/2025).

Rakor yang juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) ini membahas langkah antisipasi keracunan makanan dalam program MBG.

Munafri menegaskan Pemkot Makassar siap mengawasi pelaksanaan MBG agar aman, higienis, dan memenuhi standar gizi. “Kami akan memperketat pengawasan, melakukan edukasi, dan memastikan sinergi lintas dinas. Termasuk melibatkan TP PKK dan kader posyandu untuk percepatan penuntasan TBC,” kata Munafri.

138 Ribu Penerima MBG di Makassar

Saat ini, tercatat 138.636 penerima manfaat MBG di Makassar yang tersebar di 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah itu, 136.645 merupakan peserta didik dan 1.991 lainnya kategori masyarakat 3B.

Munafri menambahkan, pemerintah kota menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terbaru sebagai dasar teknis pelaksanaan MBG. “Sambil menunggu regulasi, saya minta seluruh sekolah dan penyedia makanan memperketat pengawasan. Yang paling penting, semua penyedia wajib memiliki sertifikat higienis,” tegasnya.

Arahan Menteri Kesehatan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya penerapan protokol penanganan keracunan makanan. Ia mengingatkan setiap laporan kasus harus ditangani cepat, mulai dari identifikasi sumber keracunan hingga penanganan medis.

“Sekolah wajib memeriksa makanan yang datang. Kalau ada tanda mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus jadi garda terdepan pencegahan,” ujarnya.

Budi juga meminta semua SPPG segera memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Proses penerbitan kini dipercepat maksimal 13 hari, dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur, kebersihan lingkungan, hingga sampel bahan makanan.

Untuk deteksi cepat, Kemenkes mendorong daerah memperkuat laboratorium kesehatan dengan peralatan PCR untuk bakteri dan virus serta toxicology lab untuk zat kimia.

Komitmen Bersama

Pemerintah pusat dan daerah sepakat memperkuat koordinasi, dari sekolah hingga puskesmas. Gugus Gerak Cepat yang dipimpin Kemendagri juga sudah dibentuk untuk memastikan setiap kasus keracunan ditangani secara terkoordinasi.

“Kerja sama lintas sektor adalah kunci. Kita harus memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi yang aman,” tutup Menkes.

Dengan pengawasan ketat dan kolaborasi lintas sektor, Pemkot Makassar optimistis program MBG berjalan aman sekaligus mendukung target nasional percepatan eliminasi TBC. (*)