MEDIATA.ID – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan pembenahan menyeluruh setelah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan.

Menurut Munafri, evaluasi tersebut harus menjadi momentum memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban kinerja agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP Tahun 2026 yang digelar Inspektorat Kota Makassar di Hotel Claro, Senin (6/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala OPD, camat, sekretaris perangkat daerah, serta kepala subbagian perencanaan.

“SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini menjadi cerminan tata kelola pemerintahan sekaligus berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik,” kata Munafri.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan, SAKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif. Lebih dari itu, sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menilai keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan di setiap perangkat daerah.

“Kalau perencanaannya tidak kuat, maka seluruh proses pelaksanaan akan berantakan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih,” ujarnya.

Penurunan Nilai SAKIP Jadi Bahan Evaluasi

Munafri mengungkapkan bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama dan segera ditindaklanjuti melalui perbaikan dokumen, tata kelola, hingga budaya kerja di setiap perangkat daerah.

Ia menekankan bahwa akuntabilitas yang baik tidak hanya berdampak pada penilaian pemerintah pusat, tetapi juga menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Dituntut Semakin Responsif

Munafri juga mengingatkan bahwa di era digital, pemerintah harus semakin cepat merespons berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.

Beragam aspirasi maupun keluhan yang muncul di ruang publik perlu dijawab melalui pelayanan yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan yang berbasis data dan aturan.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Karena itu, setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan serta didukung bukti kinerja yang jelas.

Inspektorat Diminta Perkuat Pendampingan

Dalam kesempatan tersebut, Munafri meminta Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus memperkuat fungsi pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah.

Ia juga mengimbau para kepala OPD tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan program maupun penerapan regulasi.

“Jangan menganggap berhubungan dengan Inspektorat itu sebuah aib. Justru manfaatkan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” pesannya.

Munafri berharap Bimtek SAKIP 2026 mampu meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Dengan SAKIP yang berkualitas, wajah pemerintahan Kota Makassar akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.

FAQ

Apa itu SAKIP?
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah agar pelaksanaan program lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Mengapa nilai SAKIP penting bagi pemerintah daerah?
Nilai SAKIP menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi kinerja. Semakin baik nilai SAKIP, semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah.

Mengapa Wali Kota Makassar menyoroti penurunan nilai SAKIP?
Karena penurunan nilai tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Apa yang diminta Wali Kota kepada OPD?
Seluruh OPD diminta memperkuat perencanaan, meningkatkan koordinasi, memperbaiki implementasi SAKIP, serta memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.