MEDIATA.ID – Wakil Bupati (Wabup) Takalar, Hengky Yasin menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Takalar dengan agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025, di lantai II Gedung DPRD, Jumat (17/4/2026).

Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPj. Rapat yang telah tiga kali digelar setelah sebelumnya sempat tertunda ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Achmad Fadel. Sedangkan Ketua DPRD, Muhammad Rijal, berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan retret di Magelang.

Dari sembilan fraksi yang ada, delapan fraksi menyatakan persetujuan terhadap LKPJ 2025, meskipun dinamika dan kritik tetap mewarnai jalannya sidang.

Dalam forum itu, Hengky Yasin mewakili Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, menyampaikan tanggapan sekaligus jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Ia menilai dinamika yang terjadi sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam mengawal pembangunan daerah. “Ini menunjukkan komitmen bersama untuk kemajuan Kabupaten Takalar,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan terkait keabsahan kehadirannya, Hengky menegaskan, hal itu telah sesuai ketentuan perundang-undangan, merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hengky menjelaskan, dirinya menjalankan kewenangan kepala daerah karena Bupati tengah melaksanakan tugas di luar negeri dalam rangka promosi investasi di Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam pemaparannya, Hengky mengungkapkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,19 triliun atau 97,77% dari target Rp1,22 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp176 miliar atau 95,05% dari target Rp185 miliar. Realisasi belanja daerah 91,39%, meski diakui masih menghadapi kendala akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut berdampak pada terbatasnya pelaksanaan sejumlah program, khususnya di sektor infrastruktur. Meski demikian, Pemkab Takalar telah menyiapkan berbagai langkah strategis, seperti evaluasi target pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, digitalisasi sistem pembayaran hingga penguatan pengawasan terhadap wajib pajak.

Selain itu, pemutakhiran data wajib pajak, khususnya PBB-P2, terus dilakukan guna meningkatkan akurasi dan potensi penerimaan daerah. Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), diproyeksikan Rp34 miliar, namun angka final masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tercatat 14,42% atau Rp634 juta, mengingat penggunaannya dibatasi untuk kondisi darurat. Di sektor sosial, sebanyak 13.400 jiwa telah diverifikasi sebagai penerima bantuan melalui validasi lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hengky juha menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas masukan dan rekomendasi yang diberikan. Ia menegaskan, seluruh catatan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.(*)