Dalam forum Musrenbangkom Kemendagri, Andi Utta menilai target kerja yang terukur, evaluasi objektif, hingga sistem penghargaan di sektor swasta layak diadopsi birokrasi.

MEDIATA.ID – Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf atau Andi Utta menilai birokrasi pemerintahan perlu mengadopsi sejumlah budaya kerja sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi juga harus memiliki target kerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif.

Pandangan tersebut disampaikan Andi Utta saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah (Musrenbangkom) yang diselenggarakan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPK APDN) Wilayah IV BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Jumat (3/7/2026).

Forum tersebut dihadiri kepala BPSDM provinsi, BKPSDM kabupaten/kota, serta pejabat yang membidangi pengembangan kompetensi aparatur dari wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Mengapa Kompetensi ASN Menjadi Isu Penting?

Musrenbangkom merupakan forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun arah kebijakan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Pengembangan kapasitas ASN menjadi salah satu agenda nasional karena kualitas birokrasi dinilai sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tema yang diangkat tahun ini adalah “Transformasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Melalui Penjaringan Kebutuhan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.”

Bupati Soroti Perbedaan Budaya Kerja ASN dan Swasta

Dalam paparannya, Andi Utta menyebut keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola kebijakan.

“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kualitas SDM yang mengelolanya,” ujar Andi Utta.

Ia menilai banyak praktik manajemen di perusahaan swasta yang dapat diterapkan di lingkungan pemerintahan, mulai dari penetapan target kerja yang jelas, evaluasi berbasis kinerja, sistem penghargaan dan sanksi, hingga budaya inovasi yang lebih kuat.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat mendorong ASN bekerja lebih profesional dan berorientasi pada hasil.

Bulukumba Terapkan Sistem Penilaian Kinerja Digital

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menerapkan aplikasi DIKERJA, sebuah sistem digital yang mengintegrasikan penilaian disiplin dan kinerja ASN.

Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sehingga diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih akuntabel.

Dengan sistem tersebut, kinerja aparatur tidak lagi hanya diukur berdasarkan kehadiran, tetapi juga capaian pekerjaan dan tanggung jawab yang dijalankan.

Infrastruktur dan SDM Harus Berjalan Bersama

Selain membahas pengembangan kompetensi aparatur, Andi Utta juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Bulukumba, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), transformasi pelayanan publik, pembangunan kawasan perkantoran terpadu, serta pengembangan Mal Pelayanan Publik.

Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik harus diimbangi dengan peningkatan kualitas aparatur agar investasi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kemendagri Apresiasi Bulukumba

Kepala BBPK APDN Wilayah IV BPSDM Kemendagri, Sugiarto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musrenbangkom.

Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN merupakan salah satu prioritas pemerintah yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemerintah daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bulukumba beserta jajarannya yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini,” ujarnya.

Fakta Menarik

• Bulukumba menjadi tuan rumah Musrenbangkom BBPK APDN Wilayah IV Kemendagri.
• Forum diikuti peserta dari Sulawesi, Maluku, dan Papua.
• Bupati Bulukumba menilai budaya kerja swasta dapat meningkatkan profesionalisme ASN.
• Aplikasi DIKERJA digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan pemberian TPP ASN.
• Pemerintah Bulukumba menekankan bahwa kualitas SDM lebih menentukan keberhasilan pembangunan dibanding besarnya anggaran.

FAQ

Apa itu Musrenbangkom?
Musrenbangkom adalah forum perencanaan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Mengapa pengembangan kompetensi ASN penting?
Karena kualitas ASN menentukan efektivitas pelayanan publik dan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.

Apa yang dimaksud aplikasi DIKERJA?
DIKERJA merupakan sistem digital Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang digunakan untuk mengukur disiplin dan kinerja ASN sebagai dasar pemberian TPP.

Apa pesan utama Bupati Bulukumba?
ASN perlu mengembangkan budaya kerja yang profesional, terukur, dan adaptif dengan mengambil praktik-praktik baik dari sektor swasta.

Siapa saja peserta Musrenbangkom?
Forum diikuti kepala BPSDM provinsi, BKPSDM kabupaten/kota, serta pejabat pengembangan kompetensi aparatur dari kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.