MEDIATA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu kepastian terkait pemangkasan alokasi anggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) dimana pemerintah pusat sudah memastikan akan ada pengurangan TKD di tahun 2026.

Jika dibandingkan TKD pada APBN 2025 lalu sendiri mencapai Rp 919 triliun, tahun 2026 total TKD Rp 650 triliun meski kemudian terdapat penambahan sebesar Rp43 triliun sehingga total TKD 2025 yaitu Rp 693 triliun.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan saat ini masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah pusat terkait masalah pemangkasan.

“Kita ikut sama pusat yang mana saja. Yang penting sama saja, dari pusat atau provinsi membangun sama saja. Yang penting kita ini uang negara,” ujar Andi Sudirman, Senin (6/10/2025).

Ia menambahkan, yang terpenting adalah bagaimana anggaran yang dikucurkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Intinya bagaimana tetap bertambah untuk secara nasional dan daerah, untuk masyarakat sama-sama saja,” jelasnya.

Meski demikian, Andi Sudirman menyebut belum ada surat resmi dari pemerintah pusat terkait besaran pasti TKD yang akan diterima Sulsel.

“Itu belum ada surat resmi soalnya ke kita. Tapi informasi-informasi PAD, yang mana saja dari pusat keputusannya itu kita support,” tambahnya.

Dikatakan walaupun ada pengurangan, di satu sisi ada penambahan anggaran untuk program pusat.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel, Reza Faisal Saleh mengakui informasi tentang TKD tersebut telah disampaikan dan sementara menunggu terkait Peraturan Presiden untuk penyesuaian dana transfer ke daerah/dan akan dilakukan penyesuaian.

“Sudah ada informasi, tapi walaupun kita masih menunggu perpres, bahwa ke depan itu akan terjadi penyesuaian dana transfer khususnya. Terkait tentunya dalam nanti rancangan APBD ini tentunya juga akan disesuaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai pedoman penyusunan APBD, setiap perubahan atau informasi terbaru mengenai dana transfer dari pusat akan langsung diakomodasi dalam Rancangan APBD (RAPBD) yang tengah dibahas.

“Karena memang sesuai dengan pedoman penyusunan dana APBD, begitu ada informasi mengenai dana transfer, maka akan langsung disesuaikan dalam RAPBD yang sedang dibahas,” tambahnya.

Terkait potensi defisit anggaran yang mungkin terjadi, Reza yang juga Kepala Bapenda Sulsel menyatakan diusahakan tidak terjadi karena pihaknya mengupayakan seimbang antara belanja dan pendapatan.

Sementara itu, data rincian alokasi TKD 2026 yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diantaranya memperlihatakan ada penurunan pada DBH di Sulsel yang sebelumnya, Rp 323.052.608.000, saat ini Rp 130.852.313.00, kemudian DAU Rp 2.945.054.955.000 menjadi Rp 2.420.465.271.000.