MEDIATA.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi meluncurkan inovasi strategis bertajuk Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject untuk Akselerasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (SIKOMPAS KALTARA). Inisiatif ini diprakarsai langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat pagi (12/9).

Peluncuran SIKOMPAS KALTARA turut dirangkaikan dengan penandatanganan Deklarasi Bersama Pengentasan Kemiskinan oleh Gubernur bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi, komunitas, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka yang membahas strategi kolaboratif dalam menanggulangi kemiskinan secara komprehensif.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan masukan konstruktif dalam perumusan inovasi ini. Ia menekankan bahwa SIKOMPAS KALTARA bukan sekadar program teknokratis, melainkan sebuah momentum untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam menghadapi tantangan kemiskinan secara nyata.

“Kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan penderitaan masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak,” ujar Gubernur Zainal.

Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di Kaltara menunjukkan tren penurunan dari 6,8 persen pada tahun 2020 menjadi 6,32 persen di tahun 2024. Meski demikian, Gubernur menyoroti adanya disparitas yang signifikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di pedesaan tercatat sebesar 9,23 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan angka 4,73 persen di wilayah perkotaan.

“Tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan secara agregat, tetapi juga mempersempit kesenjangan antarwilayah,” tegasnya.

Sebagai bagian dari arah pembangunan jangka menengah, Pemerintah Provinsi Kaltara telah menetapkan visi RPJMD 2025–2029: Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

SIKOMPAS KALTARA diharapkan menjadi platform kolaboratif yang mengintegrasikan peran pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam satu ekosistem pembangunan yang sinergis. Gubernur menekankan pentingnya harmonisasi program, optimalisasi CSR, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang transparan dan partisipatif.

“Tujuan utama kita adalah memastikan bahwa dampak program benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin secara langsung, tanpa tumpang tindih dan dengan pendekatan yang lebih kreatif,” tutup Gubernur Zainal. (*)