MEDIATA.ID — Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran belakangan ini memicu kekhawatiran publik, khususnya bagi calon jemaah asal Indonesia. Namun, Pemerintah RI menegaskan bahwa agenda besar penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M tetap berjalan sesuai rencana (on track).
Persiapan Haji 2026 Mencapai 95 Persen
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan bahwa persiapan teknis untuk keberangkatan jemaah haji tahun ini hampir rampung sepenuhnya.
“Hingga saat ini, persiapan haji Indonesia telah mencapai 95 persen. Urusan akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga layanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) sudah selesai dibayarkan,” jelas Dahnil, Minggu (1/3/2026).
Saat ini, Kementerian Agama tinggal menyelesaikan tahapan final berupa pengelompokan jemaah ke dalam kelompok terbang (kloter) serta sinkronisasi jadwal penerbangan dengan otoritas di Arab Saudi. Dahnil menegaskan bahwa hingga detik ini tidak ada hambatan berarti bagi operasional haji.
Alarm Waspada: Jemaah Umrah Diimbau Tunda Keberangkatan
Meski jalur haji masih dinyatakan aman, pemerintah bersikap lebih hati-hati terhadap perjalanan umrah mandiri maupun reguler dalam waktu dekat. Hal ini menyusul laporan mengenai serangan terhadap aset militer AS di kawasan tersebut serta ancaman penutupan Selat Hormuz oleh IRGC.
Mengingat situasi geopolitik yang sangat dinamis dan sulit diprediksi, Wamenhaj mengeluarkan imbauan khusus bagi masyarakat yang berencana melaksanakan umrah.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk mempertimbangkan kembali dan jika memungkinkan, menunda keberangkatannya demi faktor keselamatan,” ujar Dahnil.
Mitigasi Risiko dan Perlindungan Jemaah
Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mendesak pemerintah untuk segera mengaktifkan rencana kontingensi (emergency plan). Ia menekankan bahwa negara tidak boleh lengah sedikit pun dalam menjamin keamanan warga negaranya di luar negeri.
Dini menyoroti tiga poin krusial yang harus diperkuat:
Sinergi Lintas Sektor: Koordinasi intensif antara Kemenlu, Kemenag, dan maskapai penerbangan untuk memastikan jalur udara tetap aman dari zona konflik.
Respons Cepat Kantor Urusan Haji: Optimalisasi perwakilan RI di Arab Saudi untuk memberikan pendampingan darurat jika situasi memburuk secara tiba-tiba.
Pengawasan PPIU: Memastikan penyelenggara umrah (PPIU) tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak jemaah yang keberangkatannya tertunda.
“Ibadah haji dan umrah adalah panggilan suci. Negara wajib hadir memastikan jemaah berangkat dengan rasa tenang dan kembali ke tanah air dengan selamat,” pungkas Dini, Rabu (4/3/2026).
Comment