MEDIATA.ID — Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, meminta pemerintah segera mengendalikan arus informasi terkait konflik antarsuku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Langkah ini dinilai mendesak guna membendung penyebaran hoaks, disinformasi, dan narasi provokatif di media sosial yang berpotensi memperkeruh situasi di lapangan.

Menurut Syamsu Rizal, pengelolaan informasi yang terpusat dan berimbang sangat krusial agar eskalasi konflik tidak meluas menjadi ancaman terhadap persatuan nasional.

“Kami meminta perhatian khusus agar jalur informasi di Wamena dikelola secara komprehensif. Jangan sampai rasa ingin tahu masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan provokasi melalui media sosial,” ujar Syamsu Rizal di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Bentrok antara Suku Pirime (Lanny) dan Suku Kurima (Woma) di Wamena dilaporkan telah menyebabkan 13 orang meninggal dunia dan 19 lainnya luka-luka. Konflik ini dipicu oleh persoalan sengketa denda adat pascakecelakaan lalu lintas tahun 2024 yang menewaskan seorang anggota DPRD Lanny Jaya. Imbas bentrokan yang meluas ke beberapa titik membuat ratusan warga terpaksa mengungsi.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan agar semua pihak mengantisipasi munculnya spekulasi liar yang mengaitkan bentrokan tersebut dengan kelompok tertentu atau isu sensitif lain yang tidak relevan.

Untuk itu, politisi yang akrab disapa Deng Ical ini mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama pemerintah daerah setempat segera membangun sistem informasi satu pintu.

“Jika memungkinkan, informasi harus dibuat satu pintu agar publik mendapat data yang akurat. Akun-akun media sosial yang terindikasi menyebarkan informasi tidak sesuai fakta dan memprovokasi massa harus segera diidentifikasi serta ditindak tegas,” tutur legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut.

Selain penataan informasi, Syamsu juga mendorong peran aktif TNI dalam melakukan mitigasi pengamanan sekaligus membantu proses mediasi antarkelompok yang bertikai. Mengingat kuatnya ikatan afiliasi adat, penanganan di lapangan harus bergerak cepat agar konflik terlokalisasi.

Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi ini dan siap membawa pembahasan langkah strategis penanganan Papua Pegunungan dalam rapat kerja bersama mitra terkait, termasuk Panglima TNI.

“Kami berharap semua pihak dapat menahan diri. Mitigasi yang komprehensif harus dilakukan bersama-sama agar konflik segera mereda dan masyarakat Wamena bisa kembali hidup dengan aman dan damai,” pungkasnya.