MEDIATA,UD— Anggota DPRD Kota Makassar, William, memulai agenda reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 di wilayah utara kota. Titik pertama penjaringan aspirasi ini berlokasi di Jalan Naja Daeng Nai, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Rabu (20/5/2026).

Kecamatan Tallo merupakan salah satu lumbung suara William di Daerah Pemilihan (Dapil) II Makassar, yang juga mencakup Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarrang. Dalam pertemuan tatap muka tersebut, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menerima rentetan keluhan klasik warga utara kota, mulai dari ancaman banjir bulanan, krisis air bersih, hingga pengelolaan sampah.

Terkait persoalan banjir, William menyoroti tingginya tingkat sedimentasi di sepanjang aliran Sungai Tallo yang belum dikeruk secara maksimal. Menurutnya, pendangkalan ini menjadi pemicu utama cepatnya air meluap ke permukiman warga saat intensitas hujan tinggi.

“Sungai Tallo memang sudah waktunya dibersihkan dan dikeruk sedimennya. Karena kewenangan ini berada di bawah otoritas pusat, kami di DPRD akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ),” ujar William.

Selain banjir, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi sorotan utama dalam reses tersebut. Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan ini menegaskan bahwa pembenahan krisis air di wilayah utara harus dikawal ketat secara bertahap. Salah satu kendala teknis yang menghambat distribusi selama ini adalah kondisi jaringan pipa utama yang sudah usang.

“Pasokan untuk wilayah timur Makassar sekarang hampir memadai, dan kini wilayah utara yang menjadi PR besar. Kami memegang komitmen dari PDAM Makassar yang menargetkan penuntasan krisis air utara pada tahun ini. Saat ini perbaikan infrastruktur sedang berjalan, termasuk rencana penggantian puluhan ribu meteran air pelanggan,” jelasnya.

Menutup rangkaian dialog, William juga mengajak konstituennya untuk aktif menjaga lingkungan melalui metode pemilahan sampah dari skala rumah tangga. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan volume pembuangan agar tidak membebani kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, sekaligus mencegah terjadinya penyumbatan saluran drainase di lingkungan warga.