Mereka bukan sekadar pembawa pesan mereka adalah pesan itu sendiri

Oleh: Andi Putri Tenriyola,S.E.,M.M
(Dosen FIS-H UNM)

MEDIATA.ID — Ada yang berubah pada cara kita memilih pemimpin. Bukan di bilik suara tapi jauh sebelum itu, di layar ponsel kita, di antara konten resep masakan dan video kucing yang menggemaskan. Di sanalah kini pertempuran opini politik yang sesungguhnya berlangsung. Dan di sanalah influencer berdiri paling depan, memegang megafon yang jangkauannya bahkan melampaui pidato kenegaraan.

Data tidak berbohong. Menurut laporan Influencer Marketing Hub bersama NeoReach tahun 2024, sebanyak 34 persen konsumen kini menjadikan media sosial sebagai sumber utama berita politik mereka melampaui televisi dan situs berita daring yang hanya dipercaya 27 persen responden. Satu dari empat kreator konten mengaku pernah dihubungi langsung oleh tim kampanye politik sepanjang 2024. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah tanda zaman yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang peduli pada masa depan demokrasi.

Amerika Serikat, negara yang kerap menjadi cermin global bagi praktik demokrasi modern, telah memberi pengakuan formal itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Konvensi Nasional Demokrat di Chicago tahun 2024 memberikan kredensial khusus kepada lebih dari 200 influencer akses yang selama ini hanya dimiliki jurnalis terakreditasi.

Mereka diajak masuk ke ruang-ruang eksklusif, diberikan wawancara langsung, bahkan dibuatkan “creator’s lounge” khusus. Konvensi Nasional Republik pun tidak mau ketinggalan, mengundang 70 kreator media sosial untuk memberikan wajah yang lebih segar dan relevan bagi konvensi mereka. Ini bukan sekadar strategi pencitraan ini adalah deklarasi bahwa era baru komunikasi politik telah resmi dimulai.

Lalu mengapa influencer begitu efektif? Jawaban paling jujurnya adalah: karena mereka terasa nyata. Ketika seorang politisi berbicara di podium, audiens tahu mereka sedang menonton pertunjukan yang dirancang. Ketika influencer favorit Anda berbicara dari kamarnya yang berantakan, dengan nada santai dan sesekali tertawa, otak kita memproses pesan itu secara berbeda lebih personal, lebih dapat dipercaya.

Inilah yang dalam ilmu komunikasi disebut sebagai parasocial relationship: hubungan satu arah di mana audiens merasa mengenal influencer secara personal. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Human Communication Research (2025) mengonfirmasi bahwa hubungan parasosial ini secara signifikan memprediksi kepercayaan audiens terhadap informasi yang disampaikan termasuk informasi politik.

Di Indonesia, kita sudah merasakannya sendiri. Dengan 167 juta pengguna aktif media sosial salah satu yang terbesar di dunia Indonesia adalah arena sempurna bagi influencer politik untuk bekerja. Dalam Pilpres 2024, ketiga kandidat utama secara aktif menggandeng influencer dari berbagai segmen: dari artis papan atas, kreator konten olahraga, hingga tokoh-tokoh komunitas yang punya basis pengikut loyal di ceruk-ceruk tertentu. TikTok terbukti menjadi platform paling efektif: penelitian dari berbagai universitas terkemuka Indonesia menemukan bahwa platform ini mampu membentuk persepsi publik terhadap kandidat melalui konten audio-visual yang mengalir deras dan sulit dibendung.

Namun saya ingin jujur di sini. Kekaguman saya pada efektivitas influencer sebagai medium politik tidak berarti ketidakkhawatiran saya hilang begitu saja. Justru sebaliknya. Semakin kuat pengaruh influencer, semakin besar pula potensi kerugian yang ditimbulkan ketika pengaruh itu digunakan secara ceroboh atau lebih buruk, secara jahat.

Bayangkan ekosistem di mana ratusan influencer dibayar untuk mempromosikan kandidat tertentu tanpa mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan iklan berbayar. Audiens mengira mereka sedang mendengar pendapat tulus dari orang yang mereka percayai, padahal sedang menerima pesan yang telah dikurasi dan dibiayai secara politis.

Ini bukan skenario fiksi ini sudah terjadi. Studi yang diterbitkan di ScienceDirect (2025) mengidentifikasi ketegangan mendasar antara kepentingan komersial influencer dan integritas pesan politik yang mereka sampaikan. Penyebaran hoaks, polarisasi opini publik, dan disinformasi yang terstruktur adalah risiko nyata yang mengintai di balik setiap kolaborasi yang tidak transparan.

Di sinilah regulasi menjadi kata kunci yang tidak bisa terus ditunda. Bawaslu selama ini menghadapi tantangan yang tidak adil: mengawasi ribuan konten yang diproduksi setiap hari oleh ratusan influencer yang tersebar di puluhan platform.

Belum ada mekanisme yang memadai untuk mewajibkan pengungkapan kemitraan berbayar dalam konteks kampanye politik di Indonesia. Padahal di Amerika Serikat sekalipun, transparansi ini sudah menjadi titik perdebatan serius. Tanpa regulasi yang jelas, kita sedang membiarkan demokrasi kita dimainkan oleh pihak-pihak yang memegang anggaran kampanye paling besar, bukan oleh gagasan yang paling baik.

Solusinya bukan dengan melarang influencer terlibat dalam politik itu tindakan yang naif sekaligus kontraproduktif. Influencer adalah manifestasi dari kebebasan berekspresi di era digital; mencoba memadamkan mereka sama dengan mencoba menghentikan arus sungai dengan tangan kosong. Yang perlu dilakukan adalah membangun ekosistem yang bertanggung jawab: kewajiban disclosure yang eksplisit dan terstandarisasi, literasi media politik yang diajarkan sejak dini, serta platform digital yang aktif memberi label konten politik berbayar bukan menyembunyikannya demi pendapatan iklan.

Pada akhirnya, influencer adalah cermin dari masyarakat kita sendiri. Mereka berpengaruh karena kita memberi mereka pengaruh. Mereka menjadi penentu opini karena kita memilih mempercayai mereka lebih dari institusi-institusi yang seharusnya mengemban kepercayaan itu.

Pertanyaannya bukan lagi apakah influencer layak menjadi bagian dari komunikasi politik modern mereka sudah ada di sana, mau tidak mau. Pertanyaannya adalah: apakah kita sebagai masyarakat, sebagai pemilih, dan sebagai negara cukup dewasa untuk mengelola pengaruh itu dengan bijak?

Demokrasi yang sehat tidak hanya butuh suara yang keras ia butuh suara yang jujur. Dan kejujuran itu, dalam era influencer, harus diperjuangkan setiap hari.

catatan: Opini ini ditulis berdasarkan kajian data dari Influencer Marketing Hub & NeoReach (2024), Human Communication Research (2025), ScienceDirect (2025), We Are Social (2023), serta berbagai penelitian akademik dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Padjadjaran terkait kampanye digital Pilpres 2024.