MEDIATA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng resmi meluncurkan Podcast CALLEDA (Cerita Apa Saja di Daerah Bersama Jaksa) sebagai kanal komunikasi publik yang menghadirkan pembahasan seputar pembangunan daerah, pelayanan publik, hingga penegakan hukum.

Episode perdana podcast tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pemkab Bantaeng dan Instagram KN Bantaeng, Rabu (8/7/2026).

Podcast CALLEDA merupakan inisiatif Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Hadi Sukma Siregar, sebagai wadah memperkuat komunikasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui dialog yang lebih terbuka, interaktif, dan informatif.

Mengusung tema “Dari Masyarakat untuk Kemajuan Daerah”, episode pertama menghadirkan Bupati Bantaeng Muh. Fathul Fauzy Nurdin sebagai narasumber. Sementara Kepala Seksi Intelijen Kejari Bantaeng, Ahmad Putra Dwi, bertindak sebagai host.

Bahas Program Prioritas Daerah

Dalam dialog tersebut, Bupati Bantaeng memaparkan berbagai program prioritas pemerintah daerah, arah pembangunan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Melalui komunikasi yang terbuka, kita dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai harapan,” ujar Fathul Fauzy Nurdin.

Jadi Ruang Dialog Pemerintah dan Masyarakat

Melalui Podcast CALLEDA, Pemkab Bantaeng dan Kejari Bantaeng berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami terkait berbagai kebijakan pemerintah, pembangunan daerah, pelayanan publik, hingga isu-isu penegakan hukum.

Kanal komunikasi ini juga diharapkan menjadi ruang dialog yang produktif sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami arah pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus mendekatkan pemerintah dan aparat penegak hukum dengan masyarakat melalui platform digital yang kini semakin banyak digunakan.