MEDIATA.ID – Menjelang musim hujan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Desember 2025 hingga Januari 2026, Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengintensifkan program mitigasi banjir sebagai langkah antisipasi.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H.M. Fadli Tahar, menegaskan bahwa mitigasi banjir tidak hanya berbicara soal infrastruktur, tetapi juga manajemen risiko yang inklusif, partisipatif, dan berbasis komunitas.

“Program ini bertujuan untuk meminimalisir dampak banjir terhadap masyarakat dan infrastruktur. Selain normalisasi sungai, kami juga menyiapkan pelatihan kesiapsiagaan, pemetaan risiko iklim, hingga rencana adaptasi komunitas yang ramah bagi semua,” jelas Fadli, Senin (18/9/2025).

Wilayah yang menjadi fokus utama adalah daerah rawan banjir seperti Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea, dan Tallo. Di kawasan ini, pengerukan kanal dan sungai dilakukan secara berkala, termasuk di Sungai Tallo dan kanal utama kota, agar kapasitas daya tampung air meningkat.

Namun, mitigasi tidak hanya sebatas pembangunan fisik. BPBD juga menaruh perhatian besar pada edukasi publik. Sosialisasi dilakukan bersama RT/RW dan tokoh masyarakat mengenai jalur evakuasi, titik pengungsian, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Simulasi evakuasi juga rutin digelar agar masyarakat siap menghadapi kondisi darurat.

Langkah mitigasi ini melibatkan kolaborasi lintas sektor. BPBD bekerja sama dengan Dinas PU untuk normalisasi sungai, Dinas Sosial untuk logistik dan posko pengungsian, Dinas Kesehatan untuk layanan medis, serta TNI-Polri dalam mendukung evakuasi.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya mitigasi, namun peran serta masyarakat sangat penting. Mari bersama menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan,” tegas Fadli.

Upaya ini mencerminkan pendekatan komprehensif Pemkot Makassar dalam mengelola risiko bencana. Bagi kota yang terus berkembang sebagai pusat ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, strategi mitigasi yang adaptif tidak hanya melindungi warga, tetapi juga menjaga keberlanjutan aktivitas bisnis dan investasi.

Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan dampak banjir di Makassar dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus memperkuat daya tahan kota dalam menghadapi tantangan iklim ke depan. (*)