MEDIATA.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor pertanian perlu ditetapkan sebagai program wajib di tingkat daerah. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi krusial untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi pengungkit utama bagi Indonesia agar keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin (22/9/2025), Tito menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.

“Dengan dukungan anggaran besar untuk benih, bibit, pupuk, dan penguatan kelembagaan, ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan,” ujar Tito.

Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mendukung program hilirisasi pertanian. Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar peningkatan produksi, tetapi juga merupakan strategi industrialisasi yang dapat mendorong Indonesia keluar dari status negara berpendapatan menengah.

Tito menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pertanian masih tergolong urusan konkuren yang bersifat opsional. Artinya, daerah baru dapat menjalankan program pertanian jika memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai.

“Ke depan, paradigma ini perlu diubah. Pertanian harus sejajar dengan pendidikan dan kesehatan sebagai program wajib. Kita sedang mengupayakan revisi UU agar pertanian menjadi kewajiban daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, Indonesia yang berbasis agrikultur tradisional harus didorong menjadi negara industri berbasis pertanian. Dengan demikian, selain mencapai swasembada, Indonesia juga dapat menjadi eksportir dan pemain dominan di pasar global.

Sebagai ilustrasi, Tito mencontohkan Selandia Baru yang berhasil menjadi negara sejahtera melalui pengembangan sektor agrikultur dan peternakan, termasuk produk olahan seperti susu, keju, dan yogurt yang mendunia.

“Jika pertanian dijadikan program wajib daerah, kita tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar global. Target keluar dari middle income trap pada 2045 bisa tercapai lebih cepat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat hilirisasi komoditas strategis perkebunan. Ia menyebut anggaran sebesar Rp10 triliun telah disiapkan untuk mendukung program tersebut.

“Kita ingin mengembalikan kejayaan rempah-rempah dan komoditas perkebunan. Dukungan dari gubernur, bupati, dan wali kota sangat menentukan keberhasilan hilirisasi. Jika kita bergerak bersama, Indonesia bisa menjadi superpower,” pungkas Amran.(*)