MEDIATA.ID — Pemerintah Kota Makassar menaruh komitmen besar terhadap penguatan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah terluar. Guna mengikis disparitas layanan dengan wilayah daratan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelontor paket bantuan anggaran pendidikan fantastis senilai Rp2,1 miliar dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat (12/6/2026).
Penyaluran stimulus finansial yang bersumber dari pos anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar tersebut dikonsentrasikan di dua titik vital, yakni Pulau Barrang Lompo dan Pulau Bone Tambu.
Secara teknis, postur anggaran Rp2,1 miliar tersebut dipecah ke dalam dua jenjang prioritas:
- Alokasi Jenjang Sekolah Dasar (SD): Sebesar Rp900 juta untuk intervensi beasiswa siswa kurang mampu serta perbaikan sarana belajar di SD Inpres Barrang Caddi II.
- Alokasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP): Sebesar Rp1,2 miliar untuk penguatan infrastruktur dan operasional akademi.
”Bantuan masif ini adalah garansi dari pemerintah kota agar anak-anak kita yang lahir di wilayah kepulauan tetap mendapatkan hak akses pendidikan yang layak, kompetitif, dan berkualitas setara dengan anak-anak di wilayah daratan kota,” tegas Munafri Arifuddin.
Cetak Biru Revitalisasi Sekolah dan Rumah Dinas Guru di APBD 2027
Saat meninjau lokasi SMP Negeri 42 Satu Atap Bone Tambu, perhatian Wali Kota tersita oleh dampak abrasi pantai ekstrem yang mulai mengikis fondasi bangunan sekolah.
Mengingat skala kerusakan membutuhkan penanganan struktural yang komprehensif, pria yang akrab disapa Appi ini mengunci kepastian regulasi anggaran pada penyusunan APBD Pokok Tahun Anggaran 2027.
”Jika dipaksakan pada anggaran perubahan tahun ini, mekanismenya tidak akan cukup karena butuh rekonstruksi menyeluruh. Insya Allah, pada APBD Pokok 2027, kita prioritaskan revitalisasi total gedung sekolah di Bone Tambu, lengkap dengan pembangunan kluster rumah dinas guru,” urai politisi Golkar tersebut.
Penyediaan fasilitas rumah dinas dinilai krusial untuk mendukung kelancaran rotasi jabatan kepala sekolah dan menjamin retensi para tenaga pendidik agar betah bertugas di pulau terluar.
Peringatan Keras Terkait Disiplin Insentif Guru
Di hadapan tokoh masyarakat kepulauan, Ketua IKA FH Unhas ini juga merespons langsung aspirasi warga terkait seringnya terjadi kekosongan tenaga pendidik. Appi memberikan peringatan keras kepada oknum aparatur sipil negara (ASN) guru yang tidak disiplin.
Kategori Kebijakan | Implementasi Lapangan | Sanksi & Evaluasi |
|---|---|---|
Hak Guru Pulau | Pemberian tunjangan dan insentif khusus wilayah terluar. | Wajib dibayarkan tepat waktu oleh Pemkot. |
Kewajiban Pelayanan | Kehadiran fisik mutlak di ruang kelas secara berkala. | Pengawasan melekat via Dinas Pendidikan, evaluasi penempatan jika mangkir. |
“Saya tegaskan, guru yang sudah ditempatkan di pulau wajib menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Jangan sampai insentifnya dinikmati setiap bulan, tetapi kewajiban mengajar diabaikan. Saya sudah instruksikan Dinas Pendidikan untuk memperketat presensi kehadiran,” sentil Appi lugas.
Evakuasi Medis Taktis Lewat Ambulans Laut
Beralih ke sektor kesehatan dasar, Pemkot Makassar tengah mematangkan dokumen pengadaan armada Ambulans Laut darurat yang ditargetkan rampung pada sisa tahun anggaran 2026. Fasilitas ini menjadi jawaban atas tingginya angka risiko keterlambatan rujukan medis akibat faktor anomali cuaca dan krisis moda transportasi laut.
”Selama ini kendala evakuasi pasien ada dua, yakni cuaca buruk dan ketiadaan transportasi darurat secara bersamaan. Dengan ambulans laut khusus ini, standardisasi keselamatan pasien dari Sangkarrang menuju rumah sakit pusat di daratan Makassar dapat lebih terjamin,” pungkasnya. (*)
Comment