MEDIATA.ID — Warga kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini resmi menikmati fasilitas konektivitas maritim tanpa biaya. Bukan lagi sekadar janji kampanye politik Pilkada 2024, komitmen inklusif ini diwujudkan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, lewat soft launching operasional “KM Banawa Nusantara 27” yang diplot sebagai armada “Pete-pete Laut” gratis, Jumat (12/6/2026).

​Peluncuran perdana kapal kayu representatif tersebut dipusatkan di Dermaga Pulau Barrang Lompo. Langkah taktis ini dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran kepala OPD strategis seperti Kadis PU, Kaban BPKAD, Kadis Pendidikan, hingga Kadis Kesehatan.

​Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kehadiran Pete-pete Laut merupakan solusi hulu atas keterbatasan akses transportasi laut yang puluhan tahun membelenggu indeks pembangunan manusia (IPM) warga pulau.

​”Armada ini bukan milik birokrasi, melainkan fasilitas publik yang dibiayai oleh negara untuk masyarakat. Oleh karena itu, tarif perjalanannya dipastikan Rp0 alias gratis total untuk seluruh warga kepulauan, khususnya bagi para pelajar, guru, dan tenaga kesehatan (nakes),” tegas Munafri di hadapan warga pulau.

​Aspek Keselamatan Jadi Prioritas Utama

​Armada ini dirancang memiliki kapasitas angkut aman berkisar 30 penumpang. Mengingat medan pelayaran selat yang dinamis, Munafri menginstruksikan Dinas Dishub untuk memperketat Standar Pelayanan Minimal (SPM) keselamatan maritim tanpa toleransi terhadap muatan berlebih (overload).

​Beberapa poin mitigasi keselamatan yang wajib dipenuhi antara lain:

• • ​Penyediaan satu jaket pelampung (life jacket) per satu penumpang.
  • ​Optimalisasi perangkat telekomunikasi radio kapal penunjang koordinasi pos darat.
  • ​Pembatasan muatan barang bawaan guna menjaga kestabilan lambung kapal.

​”Satu kapal tentu belum cukup mengover seluruh kebutuhan mobilisasi Sangkarrang. Kami sedang menghitung kalkulasi biaya operasional makro APBD agar ke depan bisa dilakukan penambahan hingga dua atau tiga armada secara berkelanjutan,” cetus pria yang akrab disapa Appi tersebut.

​Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, memaparkan secara rinci bahwa operasional Pete-pete Laut ini tidak menyedot pos anggaran baru, melainkan mengoptimalkan efisiensi anggaran operasional kapal eksisting yang melekat di Dishub Makassar.

​Untuk menunjang performa, Dishub mengalokasikan belanja jasa operator atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun. Seluruh kru yang terdiri dari 5 orang (1 kapten, 1 juru mudi, dan 3 ABK) dipastikan mengantongi sertifikasi internasional pelaut, seperti Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), dan Security Awareness Training. 

Meskipun program ini berjalan mulus, Rheza tidak menampik adanya tantangan infrastruktur hulu di lapangan. Beberapa pulau tujuan belum didukung oleh fasilitas dermaga yang dalam.

​Ia mencontohkan kondisi di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman ceruk perairan hanya sekitar 1 meter di area dermaga saat air surut. Kondisi geologis ini memaksa kru kapal menggunakan perahu penghubung (tender boat) ukuran kecil untuk memindahkan penumpang ke daratan.

​”Deviasi kedalaman ini menjadi evaluasi taktis kami bersama Dinas PU. Ke depan, penguatan infrastruktur berupa pengerukan alur dan pembangunan dermaga yang lebih representatif akan diprioritaskan agar kapal berukuran besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” pungkas Rheza optimis. (*)