MEDIATA.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait penyelarasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat BPKPD Sulbar ini dihadiri oleh para Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, didampingi oleh Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan Training of Facilitator dalam rangka transformasi program KEM-PPKF 2026 ke pemerintah daerah. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI pada 2–5 Juni 2025 di Jakarta, sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai harmonisasi kebijakan fiskal nasional.

Dalam sambutannya, Murdanil menekankan bahwa upaya penyelarasan ini penting untuk menciptakan sinergi perencanaan dan penganggaran yang akuntabel antara pemerintah provinsi dan kabupaten. “Penyelarasan ini merupakan langkah strategis agar kebijakan pembangunan daerah dapat terintegrasi dengan arah kebijakan fiskal nasional dan provinsi,” tegasnya.

Rapat menghasilkan fokus sinkronisasi terhadap empat prioritas strategis fiskal dalam KEM-PPKF 2026, yaitu:
– Ketahanan pangan
– Pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM
– Akselerasi investasi
– Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Keempat fokus tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulbar melalui konsep **Panca Daya**, sehingga mendorong kolaborasi lintas sektor demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, proses harmonisasi dokumen KUA-PPAS dan KEM-PPKF akan dievaluasi secara bersamaan saat penyerahan dokumen KUA-PPAS kepada DPRD, yang dijadwalkan pada minggu kedua Juli 2025. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk provinsi, serta oleh Gubernur bersama Kementerian Keuangan/Kemendagri untuk tingkat kabupaten.

Diskusi berjalan dinamis dan konstruktif, membahas sinkronisasi asumsi makro, indikator kinerja pembangunan, serta prioritas belanja daerah. Forum ini diharapkan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026 di lingkup pemerintah daerah se-Sulbar.

Kepala BPKPD Provinsi Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus memperkuat peran provinsi sebagai representasi pemerintah pusat dalam pembinaan dan koordinasi fiskal daerah. “Kami bertekad meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan,” ujarnya. (*)