Pimpin Bapenda Bantaeng, Mantan Kepala Inspektorat Ditarget Maksimalkan Pajak Daerah

MEDIATA.ID — Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam memacu kemandirian fiskal daerah memasuki babak baru. Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, mewakili Bupati Bantaeng resmi melantik Muh. Rivai Nur sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kantor Bupati Bantaeng, Rabu (3/6/2026).

​Untuk diketahui, Bapenda merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru saja dibentuk secara mandiri di lingkup Pemkab Bantaeng. Pemisahan nomenklatur ini bertujuan khusus untuk mengoptimalkan pemetaan potensi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), utamanya yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah.

​Dalam arahannya, Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, mengutarakan bahwa kehadiran Bapenda memegang peranan yang sangat vital dan strategis di tengah dinamika efisiensi anggaran daerah saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan figur pemimpin yang memiliki kapabilitas dan rekam jejak yang matang.

​”Di tengah kebijakan efisiensi postur anggaran, Bapenda ini menjadi lini sektor yang sangat strategis bagi pemda. Kami menaruh keyakinan besar pada sosok Pak Rivai. Dengan modal pengalaman birokrasi yang dimilikinya, beliau mampu menggenjot dan memaksimalkan capaian target PAD Bantaeng,” ujar Sahabuddin.

Kursi Kepala Inspektorat Bantaeng Lowong

​Sebelum didelegasikan memimpin OPD baru tersebut, Muh. Rivai Nur tercatat menduduki posisi sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng. Dengan adanya pelantikan ini, kursi pimpinan di lembaga pengawas internal pemda tersebut kini resmi lowong.

​Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantaeng, Muhammad Arief, menjelaskan bahwa pihaknya bergerak cepat agar roda organisasi di Inspektorat tetap berjalan normal.

​”Karena posisi Kepala Inspektorat saat ini kosong, maka dalam waktu dekat akan ditunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan tersebut, sembari kita mempersiapkan seluruh tahapan administrasi menuju proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama,” jelas Muhammad Arief. (*)

Comment