Kembalikan Hak Pejalan Kaki, PKB Kawal Relokasi Humanis PKL Makassar ke Pasar Kampung Baru

Editor :

MEDIATA.ID — Gelombang dukungan terhadap akselerasi penertiban dan penataan ruang publik yang digelorakan Pemerintah Kota Makassar terus mengalir dari parlemen. Kali ini, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Fauzi Wawo, menyatakan garansi dukungan penuh atas kebijakan sterilisasi fasilitas umum (fasum) dari aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar zonasi.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar A tersebut menegaskan, langkah taktis yang diambil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merupakan lompatan besar untuk mengonstruksi estetika tata kota metropolitan yang tertib, nyaman, dan berdaya saing tanpa mengabaikan roda ekonomi wong cilik.

“Kami memberikan dukungan dan support full kepada Pak Wali Kota dalam melakukan penataan dan penertiban jualan di atas trotoar. Ini sangat penting untuk estetika kota. Maka kami dari PKB berkomitmen mengawal penuh kebijakan Pak Appi,” tegas pria yang akrab disapa Uci tersebut, Senin (22/6/2026) malam.

Formula Relokasi Solutif: Geser ke Pasar Kampung Baru

Ketua DPC PKB Kota Makassar itu menggarisbawahi bahwa operasi penataan kawasan sekitar Benteng Rotterdam bukan merupakan tindakan penggusuran sepihak, melainkan sebuah proses relokasi yang dibarengi dengan penyediaan kompensasi ruang usaha yang jauh lebih representatif.

Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan ruang khusus bagi para pedagang terdampak untuk menempati lapak baru di dalam area Pasar Kampung Baru.

“Relokasi ini disertai solusi konkret, di mana pedagang tetap diberikan ruang yang layak untuk mencari nafkah secara legal. Karena itu, sebagai unsur pimpinan DPRD Provinsi, saya berdiri mendukung penuh langkah penataan lingkungan ini,” urai Uci.

Restorasi Fungsi Fasum dan Mitigasi Banjir Perkotaan

Lebih lanjut, Uci memaparkan bahwa normalisasi trotoar dan saluran drainase merupakan harga mati yang harus dituntaskan demi mengembalikan hak-hak dasar publik publik secara proporsional.

Struktur urgensi pengembalian fungsi ruang perkotaan meliputi tiga kluster utama:

  • Hak Pejalan Kaki: Mengembalikan trotoar sepenuhnya sebagai jalur pedestrian yang aman dan ramah bagi masyarakat.

  • Mitigasi Saluran Air: Mensterilkan drainase dari hambatan lapak fisik guna menjamin kelancaran debit air dan mereduksi risiko genangan banjir saat intensitas hujan tinggi.

  • Estetika Ruang Terbuka: Menata kawasan cagar budaya ikonik seperti Benteng Rotterdam agar memiliki daya tarik wisata yang bersih dan rapi.

Uci mengaku salut atas nyali politik Pemkot Makassar dalam mengeksekusi problem semrawutnya kota yang selama ini dianggap sensitif dan selalu dihindari oleh kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya.

“Menurut saya ini luar biasa. Saya sangat salut dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota karena berani mengambil risiko politik ini. Ini bukan pekerjaan mudah, tantangannya besar karena berhadapan dengan berbagai kepentingan hulu. Namun, selama dilakukan dengan pendekatan humanis, kami PKB tegak lurus mengawal hasil jangka panjang demi kemaslahatan warga Makassar,” kuncinya. (*)

Comment