MEDIATA.ID — Sehari pasca-pelantikan massal 369 kepala sekolah di Lapangan Karebosi, proses penyaringan hulu dalam mutasi besar-besaran tersebut mulai menuai sorotan tajam. Fraksi PKB DPRD Kota Makassar secara resmi mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) untuk membuka secara transparan dokumen hasil seleksi ke publik menyusul mencuatnya dugaan intervensi dari oknum tertentu.

​Kritik mengalir setelah parlemen menerima sejumlah laporan dari para peserta seleksi yang mendapati kejanggalan dalam penentuan nama-nama pejabat yang lolos dilantik.

​Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Basdir, mengungkapkan adanya laporan mengenai sejumlah peserta seleksi yang meraih nilai ujian tinggi dan rekam jejak mumpuni, namun namanya justru terdepak dari daftar pelantikan kepala sekolah jenjang SD dan SMP negeri.

​”Kami mendapatkan laporan ada beberapa peserta yang nilainya bagus, memiliki rekam jejak yang baik, tetapi justru tidak dilantik. Ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat. Jangan sampai ada oknum yang bermain dan melakukan intervensi terhadap hasil seleksi,” tegas Basdir, Selasa (23/6/2026).

​Legislator Makassar ini mengingatkan, intervensi dari pihak luar ataupun oknum internal dinas berpotensi merusak citra tata kelola pemerintahan dan komitmen mutu pendidikan yang sedang digenjot Wali Kota Makassar. Jika dibiarkan tanpa klarifikasi, polemik ini dikhawatirkan mencoreng iklim profesionalisme guru di Kota Daeng.

​Atas dasar itu, Fraksi PKB meminta Disdik Kota Makassar segera melakukan pemaparan rinci mengenai hasil penilaian, indikator kelulusan, serta mekanisme penentuan peserta di hadapan Komisi D DPRD Makassar selaku mitra kerja.

​”Kami ingin memastikan bahwa mereka yang terpilih menjadi kepala sekolah benar-benar berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan hasil penilaian yang objektif melalui sistem meritokrasi, bukan karena pengaruh pihak tertentu yang merugikan peserta yang layak,” lanjutnya.

​Melalui keterbukaan informasi ini, DPRD berharap kepercayaan publik dan para guru terhadap integritas sistem pendidikan di Makassar tidak runtuh. Parlemen menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga dokumen hasil seleksi dibuka secara benderang demi memastikan penataan birokrasi sekolah bebas dari praktik titipan.