MEDIATA.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng kembali menorehkan prestasi gemilang dalam sistem tata kelola anggaran daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut tanpa terputus, Pemkab Bantaeng sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

​Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilangsungkan di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Selasa (2/6/2026).

​Dokumen LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, S.E., M.Fin., yang didampingi Wakil Bupati H. Sahabuddin serta Ketua DPRD Bantaeng H. Budi Santoso. Penyerahan ini dilakukan serentak bersama 20 pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

​Audit Ketat 60 Hari Berbasis Kepatuhan

​Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, dalam sambutannya mengapresiasi kooperatifnya jajaran pemda selama masa pemeriksaan. Ia menjelaskan bahwa opini laporan keuangan ini dirumuskan melalui proses audit ketat dan terukur dalam kurun waktu terbatas.

​“Dalam waktu 60 hari, kami maraton menghasilkan opini laporan keuangan ini. Mulai dari fase pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan terinci, hingga penyampaian hasil akhir. Selama proses berjalan, kami selalu mengedepankan komunikasi dua arah agar setiap temuan langsung ditanggapi serius oleh pemda,” ujar Winner Franky.

​Ia juga menghaturkan terima kasih kepada para kepala daerah dan tim pemeriksa yang telah bekerja keras dan profesional sehingga proses audit kepatuhan ini berjalan dengan lancar.

​WTP Bukan Sekadar Penghargaan di Atas Kertas

​Merespons pencapaian prestisius tersebut, Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang konsisten menjaga ritme tata kelola keuangan yang bersih.

​“Alhamdulillah, raihan opini WTP yang ke-11 kali secara beruntun ini bukan sekadar penghargaan seremonial. Ini adalah potret kepatuhan dan menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar mengalir menjadi manfaat bagi masyarakat Bantaeng,” tegas pria yang akrab disapa Uji Nurdin ini.

​Putra mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ini menambahkan, LHP dari BPK RI merupakan instrumen evaluasi yang sangat penting. Hasil audit komprehensif ini akan dijadikan kompas utama dalam memacu efektivitas program kerja dan mutu pelayanan publik ke depan.

​“Kepercayaan ini akan kami jaga dengan terus menghadirkan iklim birokrasi yang transparan, profesional, dan berintegritas. Terima kasih kepada seluruh ASN, rekan-rekan DPRD, serta masyarakat Kabupaten Bantaeng yang terus mengawal roda pembangunan daerah,” imbuhnya optimis.

​Dihadiri Pejabat Teras Bantaeng

​Agenda penyerahan LHP ini merupakan mandat konstitusi rutin BPK RI guna mengukur kinerja eksekutif, kepatuhan terhadap regulasi, serta transparansi pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

​Turut hadir mendampingi Bupati Bantaeng dalam momentum penting tersebut:

• ​Plh. Sekretaris Daerah Bantaeng, Dr. H. Muhammad Tafsir
• ​Asisten Bidang Administrasi Setda, H. Abdul Wahab
• ​Inspektur Daerah Pemkab Bantaeng, dr. Sultan
• ​Kepala BPKD Bantaeng, Dr. Rivai Nur
• ​Dirut RSUD Prof. Anwar Makkatutu, Hj. Jumriatni Masyita
• ​Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, dr. Yusri Lisangan
• ​Sekretaris DPRD Bantaeng, Muhammad Yusuf
• ​Kabag Keuangan Setda, Saharuddin
• ​Kabid Humas Bantaeng, Swasti Indasari
• ​Kabid Akuntansi BPKD, A. Sukmawati beserta jajaran tim teknis anggaran. (*)