MEDIATA.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, angkat bicara merespons isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial.

​Sebagai tindak lanjut nyata, orang nomor satu di Kota Makassar tersebut menginstruksikan Inspektorat Kota Makassar untuk segera memeriksa maraton seluruh pihak yang terseret dan disebut dalam rekaman video yang beredar.

​”Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait. Saat ini proses pemeriksaan sementara berjalan,” tegas pria yang akrab disapa Appi ini, Minggu (28/6/2026).

​”Semua akan dikonfrontasi, termasuk oknum Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi di GTK Dinas Pendidikan, maupun pihak-pihak lain yang namanya disebut dalam informasi video viral tersebut,” sambung Wali Kota.

​Sebelumnya, pengakuan sejumlah mantan calon kepala sekolah (Kepsek) mencuat ke publik dan menyeret sejumlah nama oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Mereka dikabarkan diduga meminta sejumlah uang atau fee pelicin kepada para calon kepala sekolah sebagai syarat sebelum dilantik.

​Menanggapi hal itu, Munafri menegaskan bahwa dirinya tidak akan menoleransi sedikit pun praktik transaksional dalam proses promosi maupun pengisian jabatan di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

​Menurutnya, pemeriksaan internal melalui mekanisme konfrontasi ini sangat diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya secara objektif berdasarkan regulasi dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan sekadar berdasarkan asumsi liar.

​”Semua harus dibuka secara terang benderang. Pemeriksaan ini penting agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Kalau memang hasil investigasi membuktikan ada pelanggaran, tentu akan langsung diproses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

​Munafri kembali mengingatkan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, seluruh proses seleksi jabatan di Makassar wajib dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bersih dari praktik suap. Ia memberikan peringatan keras kepada seluruh ASN agar tidak mencoba-coba memanfaatkan momentum promosi jabatan untuk mencari keuntungan pribadi.

​”Sejak awal pemerintahan, saya tekankan bahwa seleksi kepala sekolah maupun jabatan lainnya harus dilakukan secara jujur dan tidak ada praktik bayar-membayar. Jika nanti terbukti ada penyalahgunaan jabatan, akan diberikan sanksi berat. Tidak ada kompromi untuk pungli!” tandasnya.