MEDIATA.ID — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) bergerak taktis mematangkan cetak biru (blueprint) pertanian perkotaan. Langkah ini ditandai dengan digelarnya forum Expose Jasa Konsultansi Landscape Urban Farming di Ruang Rapat Kantor DP2 Kota Makassar, Rabu (3/6/2026).

​Agenda strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas P2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP., M.Si. Forum ini sengaja melibatkan tim ahli dan lintas instansi guna menyatukan persepsi regulasi di lapangan.

​Turut hadir Kepala Bidang Pertanian, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Bidang Peternakan, serta perwakilan taktis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), hingga Tim Pendamping Teknis Konsultan Perencanaan.

​Kepala DP2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengutarakan bahwa ekspose ini bertujuan untuk membedah, menguji, sekaligus menyempurnakan konsep perencanaan kawasan pertanian perkotaan (urban farming) yang terintegrasi di Makassar.

​”Kita ingin memastikan pemanfaatan lahan produktif di wilayah perkotaan dapat berjalan optimal. Lanskap yang disusun harus adaptif, memiliki nilai estetika kota, serta mampu menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di tingkat basis,” urai Aulia Arsyad.

​Injeksi Program Strategis Wali Kota Munafri Arifuddin

​Pengembangan konsep Landscape Urban Farming ini menjadi bagian tak terpisahkan dari visi misi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam mewujudkan kota yang mandiri secara pangan, inklusif, dan tangguh terhadap gejolak inflasi komoditas dasar.

​Secara teknis, proyeksi lanskap ini nantinya tidak hanya menyasar lahan terbuka hijau yang luas, melainkan diintegrasikan ke dalam program Lorong Wisata (Longwis) yang menjadi garda terdepan pemberdayaan ekonomi masyarakat Makassar.

​Keterlibatan dinas teknis lain seperti Dinas PU dan Dinas Perhubungan dirancang agar tata letak instalasi urban farming—baik hidroponik, aeroponik, maupun bioflok perikanan—tetap selaras dengan estetika tata ruang kota, tidak mengganggu fungsi drainase, serta ramah terhadap sirkulasi transportasi publik.

​”Pak Wali Kota (Munafri Arifuddin) berkali-kali menekankan bahwa ruang sempit di perkotaan tidak boleh menjadi alasan untuk pasif. Dengan sentuhan teknologi pertanian tepat guna, lorong dan pekarangan rumah warga harus diubah menjadi klaster produktif yang menghasilkan sayur, buah, hingga pasokan protein mandiri,” tambah Aulia.

​Fokus Pemetaan Potensi Wilayah

​Selain itu, Tim Pendamping Teknis Konsultan Perencanaan memaparkan bahwa tata kelola lanskap ini akan memetakan potensi tiap kecamatan secara spesifik. Wilayah pinggiran kota yang masih memiliki ruang luas akan diarahkan pada penguatan peternakan dan perikanan budidaya terpadu. Sementara kawasan padat penduduk akan memaksimalkan metode vertikultur.

​Melalui kematangan konsep perencanaan ini, Pemkot Makassar optimistis program urban farming ke depan tidak lagi sekadar menjadi gerakan musiman, melainkan menjelma sebagai ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar. (*)