MEDIATA.ID — Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sulawesi Selatan menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto.

​Namun di sisi lain, GAPEMBI Sulsel secara lantang menolak keras adanya wacana moratorium atau penghentian sementara operasional Dapur MBG/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.

​Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua GAPEMBI Sulsel, Nurdin Beta, dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Jumat (19/6/2026).

​Asosiasi menilai pembekuan operasional secara sepihak berpotensi memicu guncangan ekonomi parah pada ekosistem usaha yang terlanjur terbentuk di daerah.

​”Kami para pelaku usaha telah mengeluarkan modal investasi yang sangat besar secara mandiri untuk membangun infrastruktur dapur ini. Jika operasional MBG mendadak ditutup atau dimoratorium, modal kami jelas belum kembali dan kami sangat dirugikan secara finansial,” tegas Nurdin Beta di hadapan awak media.

​Ancaman Kerugian Massal dari Petani hingga UMKM

​GAPEMBI Sulsel mengingatkan bahwa program pemenuhan gizi ini telah menjadi motor penggerak ekonomi baru di daerah. Jika kebijakan ini mendadak ditarik rem darurat oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dampak buruknya akan langsung memukul rantai pasok hilir:

​Sektor Agribisnis Lokalan: Memutus serapan komoditas dari ribuan petani sayur, peternak ayam, petelur, hingga nelayan lokal yang menjadi penyuplai bahan baku harian dapur.

​Sektor Ketenagakerjaan: Mengancam keberlangsungan lapangan kerja bagi ribuan juru masak dan tenaga distribusi yang diserap oleh program ini.

​Sentimen Investasi Swasta: Menurunkan derajat kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap kepastian hukum serta konsistensi regulasi kemitraan pemerintah-swasta.

​8 Poin ‘Asta Aspirasi’ Mitra BGN untuk Presiden Prabowo

​Guna menyelamatkan program strategis menuju Indonesia Emas 2045 ini, GAPEMBI Sulsel merumuskan delapan tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto:

1. ​Keberlanjutan Mutlak: Meminta garansi penuh atas keberlanjutan Program MBG secara nasional tanpa interupsi politis atau birokratis.
2. ​Standardisasi Mutu: Kesiapan penuh mitra daerah untuk diaudit dan menerapkan standar sanitasi serta higienitas tinggi sesuai petunjuk teknis BGN.
3. ​Proteksi Anggaran: Mendukung efisiensi dan pencegahan kebocoran anggaran negara, namun tanpa mengorbankan nilai investasi yang sudah ditanamkan mitra swasta.
4. ​Pembatalan Moratorium: Mendesak pengkajian ulang dan pembatalan wacana moratorium operasional dapur MBG karena mencederai asas keadilan pelaku usaha.
5. ​Kepastian Regulasi Jangka Panjang: Jaminan perlindungan hukum bagi yayasan dan pengusaha yang telah mengagunkan modal untuk pengadaan alat SPPG.
6. ​Reformasi Kelembagaan BGN: Penguatan kapasitas internal dan profesionalisme SDM Badan Gizi Nasional agar tata kelola program bersih dan akuntabel.
7. ​Penyelarasan Aturan Turunan: Menolak kemunculan regulasi baru di tingkat teknis yang tumpang tindih (overlapping) dan memicu ketidakpastian hukum di lapangan.
8. ​Ruang Kolaborasi Adaptif: Membuka ruang koordinasi dua arah antara BGN dan mitra SPPG dalam merumuskan standar operasional yang adaptif terhadap kondisi pangan regional.

​GAPEMBI Sulsel menyatakan tetap optimistis bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mendengarkan jeritan para mitra di daerah. Langkah penyelamatan ini penting demi menjaga marwah program prioritas nasional tersebut dari risiko kegagalan manajemen di tingkat pusat. (*)