MEDIATA.ID — Pemerintah Kabupaten Maros bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, Senin (15/6/2026). Data yang dihasilkan dari pendataan masif ini akan menjadi fondasi utama pemerintah daerah dalam merancang kebijakan strategis dan program pembangunan yang tepat sasaran.

​Untuk menyukseskan agenda sepuluh tahunan ini, BPS menerjunkan sedikitnya 379 petugas lapangan. Mereka akan menyisir aktivitas ekonomi di 108 desa dan kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Maros.

​Ada hal menarik dalam komposisi kekuatan lapangan kali ini, di mana sekitar 80 persen dari total petugas yang direkrut merupakan perempuan. Ratusan petugas ini secara resmi dilepas di Ruang Pola Kantor Bupati Maros sebelum memulai pendataan ke rumah tangga dan pelaku usaha.

​Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mengawal kelancaran Sensus Ekonomi 2026. Ia menginstruksikan seluruh aparatur wilayah, mulai dari camat, lurah, hingga kepala desa, untuk memberikan dukungan maksimal dan memfasilitasi para petugas di lapangan.

​Chaidir juga mengimbau masyarakat serta pelaku usaha agar menerima kedatangan petugas dengan baik dan tidak perlu merasa khawatir terkait keamanan informasi mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, seluruh data yang diberikan oleh responden dijamin kerahasiaannya.

​“Masyarakat tidak perlu takut memberikan data kepada petugas. Seluruh informasi yang diberikan dijaga ketat kerahasiaannya oleh undang-undang, terutama untuk data internal perusahaan,” tegas Chaidir.

​Kompas Pembangunan Daerah

​Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang berskala usaha formal, informal, maupun rumah tangga nonsubjek usaha. Pendataan ini bertujuan memotret gambaran utuh dan komprehensif mengenai struktur serta peta jalan ekonomi riil di Kabupaten Maros pascapandemi dan di tengah dinamika ekonomi digital.

​Keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang jujur dan akurat dinilai menjadi kunci utama kualitas data. Keakuratan ini krusial karena hasil sensus akan menjadi basis data makro yang sangat menentukan arah kebijakan daerah ke depan.

​”Hasil sensus ini akan menjadi acuan bersama bagi Pemerintah Kabupaten Maros dan DPRD dalam menyusun program kerja, menentukan skala prioritas pembangunan, hingga merancang kebijakan strategis yang menyentuh langsung kondisi riil masyarakat,” ujar Chaidir.

​Melalui partisipasi aktif masyarakat, Pemkab Maros berharap BPS dapat menghasilkan cetak biru (blueprint) ekonomi daerah yang presisi. Data akurat tersebut kelak menjadi modal penting bagi Maros untuk memetakan potensi investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga pengembangan sektor unggulan daerah di masa depan. (*)