MEDIATA.ID — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, secara resmi membuka kegiatan Persiapan Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Lomba Kelurahan) Tahun 2026. Agenda strategis ini digelar di Ballroom Makassar Government Center (MGC), Jalan Slamet Riyadi, Makassar, Senin (15/6/2026).

​Pertemuan akbar ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Zainal Ibrahim, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Andi Anshar, serta seluruh jajaran kepala SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.

​Dalam laporannya, Kepala Bagian BPM Kota Makassar, Andi Anshar, mengumumkan bahwa Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, resmi ditetapkan sebagai perwakilan tunggal Kota Makassar untuk bertarung di tingkat provinsi tahun ini. Penunjukan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi ketat melalui sistem Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

​Andi Anshar optimistis lantaran Makassar memiliki rekam jejak yang sangat disegani dalam ajang ini. Selama tiga tahun berturut-turut (2023, 2024, dan 2025), Kota Makassar sukses mencetak hat-trick Juara I di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan konsisten menembus jajaran terbaik di level nasional.

​Lompatan Kualitas Pelayanan Publik

​Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa keikutsertaan Makassar dalam ajang ini melampaui sekadar perburuan trofi atau penghargaan semata. Ajang ini merupakan momentum krusial untuk menguji konsistensi kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat bawah.

​Menyelaraskan dengan tema besar tahun ini, “Transformasi Desa dan Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, Aliyah meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak menutup mata.

​“Kami berharap seluruh stakeholder memberikan perhatian dan dukungan penuh. Ini bukan sekadar tugas lurah Gunung Sari atau camat Rappocini semata, melainkan tanggung jawab kolektif kita bersama untuk menghadirkan program yang kemanfaatannya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas Aliyah Mustika Ilham.

​Ia juga mengingatkan bahwa sistem penjurian saat ini jauh lebih ketat dan objektif, termasuk adanya potensi inspeksi mendadak (sidak) lapangan tanpa pemberitahuan oleh tim penilai provinsi. Oleh karena itu, semua indikator pelayanan harus berjalan natural dan konsisten setiap hari, bukan sekadar kosmetik menjelang lomba.

​Fokus pada Tiga Aspek Utama Penilaian

​Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, membedah peta kekuatan teknis yang harus dipenuhi. Ia menjelaskan bahwa indikator penilaian tahun ini mengerucut pada tiga pilar utama:

• ​Pengembangan Ekonomi Lokal: Berfokus pada stimulus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penguatan kelembagaan koperasi.
• ​Ketahanan Lingkungan: Menyoroti tata kelola lingkungan hidup, kebersihan, dan mitigasi wilayah kelurahan.
• ​Ketahanan Sosial Masyarakat: Mengukur efektivitas program penanganan stunting, pengendalian inflasi harian, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga pembenahan infrastruktur dasar.

​“Semua perangkat daerah harus bergerak beriringan dalam satu komando. Keberhasilan Kelurahan Gunung Sari adalah wajah keberhasilan Pemkot Makassar. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci mutlak agar seluruh instrumen penilaian dapat kita penuhi secara maksimal,” pungkas Zulkifly. (*)