MEDIATA.ID — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Makassar dalam mengawal keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini krusial guna memastikan perlindungan jaminan kesehatan dasar yang merata bagi warga lansia dan para pensiunan purnabakti.

​”Para purnabakti adalah sosok yang telah mendarmabaktikan hidupnya bagi bangsa dan daerah. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan yang layak, cepat, dan tanpa diskriminasi di masa tuanya melalui payung JKN,” tegas Aliyah.

​Penegasan tersebut disampaikan Aliyah saat menghadiri forum nasional bertajuk Sinergi dan Kolaborasi (SERASI) JKN bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan di Claro Hotel & Convention Makassar, Kamis (18/6/2026).

​Turut mendampingi Wawali dalam agenda tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ahmad Asyarie. Forum akbar ini dihadiri langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan RI Akmal Budi Yulianto, Ketua Umum PWRI Dr. Setyanto P. Santoso, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dr. Evi Mustikawati Arifin.

​JKN Warisan Gotong Royong Bangsa

​Mengusung tema “Merawat Pengabdian, Menguatkan Perlindungan: Sehat di Masa Purna Bakti, Bahagia Bersama JKN”, kegiatan ini mempertegas peran PWRI sebagai mitra strategis jembatan aspirasi jaminan kesehatan nasional di tingkat daerah.

​Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, memberikan rapor hijau dan apresiasi tinggi atas kepemimpinan duet Munafri-Aliyah yang konsisten mendorong peningkatan mutu fasilitas kesehatan di Makassar.

​”Sinergi kokoh di Makassar menjadi kunci utama kami dalam menjaga sustainabilitas kepesertaan. Perhatian Ibu Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham sangat luar biasa dalam memastikan jajarannya hadir memberikan jaminan bagi masyarakat rentan dan lansia,” puji Akmal.

​Data Capaian Fantastis UHC Makassar dan Sulsel

​Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan membeberkan lompatan data kepesertaan jaminan kesehatan yang sangat impresif per Juni 2026:

• ​Provinsi Sulawesi Selatan: Cakupan kepesertaan JKN telah menembus 99,17 persen.
• ​Kota Makassar: Berhasil mencetak angka fantastis 99,81 persen atau telah memayungi sekitar 1,4 juta jiwa dari total seluruh penduduk.

​Merespons capaian tersebut, Sekretaris Dinkes Makassar, Ahmad Asyarie, menambahkan bahwa dari total kuota UHC Makassar tersebut, tingkat keaktifan kartu kepesertaan berada di angka sekitar 82 persen.

​”Tantangan sisa 18 persen keaktifan ini terus kami genjot. Dinamika mobilitas warga Makassar sebagai episentrum ekonomi Indonesia Timur sangat cair, namun Pemkot berkomitmen mengawal agar integrasi jaminan kesehatan bagi purnabakti dan warga umum tetap kokoh di posisi teratas nasional,” pungkas Ahmad Asyarie. (*)