MEDIATA.ID – Setiap hari, Kota Makassar menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan pembangunan perkotaan yang terus meningkat. Di tengah persoalan tersebut, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memasang target ambisius: mewujudkan Makassar Bebas Sampah pada 2029.

Target tersebut kembali ditegaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, saat menjadi narasumber pada Forum Lingkungan Hidup Kota Seluruh Indonesia dalam rangkaian Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Hotel Aryaduta Medan, Selasa (30/6/2026).

Mengangkat tema “Transformasi Makassar Menuju Kota Rendah Emisi”, Helmy memaparkan berbagai strategi yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Makassar untuk menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Tantangan Kota Metropolitan

Sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa dan luas wilayah 175,77 kilometer persegi, Makassar menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks.

Peningkatan suhu udara, keterbatasan akses air bersih, hingga kerentanan kawasan pesisir akibat perubahan iklim menjadi tantangan yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional.

Karena itu, menurut Helmy, pembangunan kota tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

“Perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata dan kolaborasi. Karena itu, kami terus mendorong pengelolaan lingkungan yang dimulai dari perubahan perilaku masyarakat agar mampu mewujudkan Makassar yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bukan Sekadar Mengangkut Sampah

DLH Makassar kini tidak lagi hanya berfokus pada pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pemerintah mulai mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular, yakni mengurangi sampah sejak dari sumbernya agar memiliki nilai guna sebelum berakhir di TPA.

Konsep tersebut diwujudkan melalui Makassar Eco Circular (MEC) Hub, sebuah sistem pengelolaan sampah yang dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengolahan sampah organik, hingga pemanfaatan kembali sampah anorganik menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Melalui sistem ini, volume sampah yang masuk ke TPA diharapkan terus berkurang dari tahun ke tahun.

Edukasi Masyarakat Jadi Kunci

Selain membangun sistem, DLH Makassar juga menempatkan perubahan perilaku masyarakat sebagai fondasi utama.

Salah satunya melalui program Jelajah Sampah yang dilaksanakan di seluruh kecamatan.

Program tersebut menjadi media edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari rumah sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Di sisi lain, pengelolaan TPA Tamangapa juga terus diperkuat agar mampu mendukung sistem persampahan yang lebih modern dan terintegrasi.

Sampah Organik Menjadi Sumber Pangan

Strategi DLH Makassar tidak berhenti pada pengurangan volume sampah.

Melalui program Tanami Tanata’, sampah organik dimanfaatkan sebagai bagian dari pertanian perkotaan.

Konsep ini menghubungkan pengelolaan sampah dengan ketahanan pangan sekaligus mendorong masyarakat melihat sampah sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai manfaat.

Pendekatan tersebut dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung pembangunan kota yang lebih ramah lingkungan.

Menuju Kota Rendah Emisi

Dalam forum APEKSI tersebut, Helmy juga memaparkan berbagai langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menekan emisi gas rumah kaca.

Program tersebut meliputi pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik.

Seluruh kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi Makassar menuju Kota Rendah Emisi sekaligus mendukung pengembangan Kota Tangguh Asia.

Komitmen Bersama Pemerintah Kota

Forum Lingkungan Hidup APEKSI 2026 juga menghasilkan Pernyataan Advokasi Bersama yang ditandatangani para Kepala Dinas Lingkungan Hidup anggota APEKSI.

Dokumen tersebut berisi sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat mengenai percepatan penurunan emisi, penguatan pengelolaan persampahan, pembangunan infrastruktur hijau, serta implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon di daerah.

Bagi Makassar, forum ini bukan sekadar ruang berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen menuju kota yang lebih bersih, rendah emisi, dan berkelanjutan.

Dengan berbagai program yang kini dijalankan DLH Makassar, target Makassar Bebas Sampah 2029 memang bukan pekerjaan yang mudah. Namun, pemerintah meyakini bahwa melalui perubahan sistem, inovasi pengelolaan sampah, serta partisipasi aktif masyarakat, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.