MEDIATA.ID – Ketika membahas pembangunan kota, perhatian publik umumnya tertuju pada jalan, transportasi, investasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Namun di balik itu, ada satu ancaman yang mulai menjadi perhatian serius pemerintah di berbagai negara, yakni krisis pangan.

Perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan rantai distribusi, hingga pertumbuhan jumlah penduduk membuat ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak lagi hanya menjadi urusan sektor pertanian. Kota-kota besar, termasuk Makassar, kini dituntut memiliki sistem yang mampu menjaga ketersediaan pangan dalam berbagai kondisi.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Dialog Kota Tangguh Bersama pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mulai membangun sistem ketahanan pangan yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

“Yang harus dibangun adalah sistem ketahanan pangan yang tangguh dan terintegrasi sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan lokal maupun nasional,” ujar Munafri.

Krisis Pangan Kini Menjadi Ancaman Kota

Selama ini banyak orang menganggap krisis pangan hanya terjadi akibat gagal panen.

Padahal, menurut berbagai kajian global, penyebabnya jauh lebih kompleks.

Perubahan iklim menyebabkan musim tanam semakin sulit diprediksi.

Cuaca ekstrem mengganggu produksi pangan.

Di sisi lain, konflik internasional maupun gangguan logistik dapat membuat distribusi bahan pangan terhambat sehingga harga melonjak dalam waktu singkat.

Bagi kota besar yang sebagian besar kebutuhan pangannya berasal dari daerah lain, kondisi tersebut dapat menjadi ancaman serius apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Makassar Bergantung pada Pasokan Daerah

Sebagai kota metropolitan dengan lebih dari satu juta penduduk, Makassar bukanlah daerah penghasil seluruh kebutuhan pangannya.

Sebagian besar beras, sayuran, cabai, bawang, daging hingga telur dipasok dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan maupun provinsi lain.

Artinya, kelancaran distribusi menjadi faktor yang sama pentingnya dengan produksi.

Gangguan kecil pada rantai pasok dapat langsung memengaruhi ketersediaan barang di pasar dan berdampak pada kenaikan harga.

Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjaga stok, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar.

Empat Pilar Ketahanan Pangan

Munafri menjelaskan bahwa sistem ketahanan pangan tidak cukup hanya meningkatkan produksi.

Ada empat aspek utama yang harus berjalan secara bersamaan.

Pertama adalah produksi, agar pasokan pangan tetap tersedia.

Kedua, rantai pasok, sehingga distribusi dari sentra produksi menuju konsumen berjalan lancar.

Ketiga, ketersediaan pangan, agar masyarakat tidak mengalami kekurangan pasokan.

Terakhir adalah keterjangkauan harga, sehingga kebutuhan pokok tetap bisa dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jika salah satu aspek terganggu, stabilitas pangan dapat ikut terpengaruh.

Ketahanan Pangan Berhubungan dengan Ketahanan Kota

Munafri menilai ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari konsep kota tangguh.

Sebuah kota tidak hanya harus siap menghadapi bencana alam, tetapi juga mampu menjaga pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat ketika terjadi situasi darurat.

Karena itu, pemerintah kota harus memiliki sistem yang adaptif terhadap perubahan iklim maupun dinamika ekonomi global.

Dialog Kota Tangguh Bersama yang diikuti kepala daerah dari 98 kota di Indonesia tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan tersebut.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Munafri menegaskan bahwa membangun ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri.

Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, distributor, hingga masyarakat agar sistem pangan berjalan lebih kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, kesiapan menghadapi krisis harus dibangun sebelum kondisi darurat benar-benar terjadi.

Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah akan lebih siap menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga pangan.

Tantangan Masa Depan

Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa perubahan iklim diperkirakan akan terus meningkatkan risiko terhadap produksi pangan dunia dalam beberapa dekade mendatang.

Bagi kota-kota besar seperti Makassar, tantangan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik.

Ketahanan pangan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta kemampuan menjaga keberlangsungan pelayanan publik kini menjadi ukuran penting bagi sebuah kota modern.

Melalui forum APEKSI 2026, Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa membangun kota tangguh berarti memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pangan, bahkan ketika menghadapi situasi yang tidak menentu. (*)