MEDIATA.ID — Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi, S.STP., M.M., menghadiri Pelantikan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar yang digelar di Balai Kota Makassar, Selasa (7/10/2025).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa, jajaran Forkopimda, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Kolonel Franki Susanto, serta Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Andi Suharmika.
Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, juga tampak hadir memberikan dukungan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan bahwa jabatan direksi dan dewan pengawas bukan sekadar formalitas, melainkan amanah besar dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran yang digunakan adalah uang rakyat Makassar. Maka jangan sekali-sekali ada pengkhianatan terhadap anggaran,” tegasnya.

Munafri juga menekankan pentingnya pembagian peran yang tegas antara direksi dan dewan pengawas. Direksi diminta fokus pada operasional dan pengambilan keputusan strategis, sementara dewan pengawas berperan sebagai pengarah dan pengendali.

“Direksi tugasnya bermain, Dewan Pengawas tugasnya membuat lapangan. Jangan tertukar. Kalau Dewas ikut nyetir atau Direksi membuat aturan, perusahaan bisa tersesat,” ujarnya yang disambut tawa hadirin.

Selain aspek manajerial, Munafri menyoroti peran keluarga dalam mendukung pejabat yang baru dilantik. Ia menjelaskan bahwa pelibatan pasangan dalam acara tersebut dimaksudkan agar keluarga memahami tanggung jawab besar yang kini diemban, tanpa mencampuri urusan administratif perusahaan.

“Jabatan ini menuntut kehati-hatian dan kerendahan hati,” tambahnya.

Evaluasi Kinerja dan Sinergi Program

Wali Kota Makassar juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan melakukan evaluasi kinerja BUMD secara rutin setiap bulan. Seluruh perusahaan daerah diminta berkolaborasi erat dengan pemerintah kota untuk menyelesaikan berbagai persoalan layanan publik.

“Tidak ada perusahaan daerah yang boleh berjalan sendiri. Semua harus seirama dengan program Pemerintah Kota Makassar,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi dan pesan motivasi kepada para pejabat baru.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum menumbuhkan semangat baru dalam memperkuat tata kelola BUMD. Semangat baru ini merupakan langkah awal kita menuju Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujar Aliyah.

Struktur Baru Direksi dan Dewan Pengawas BUMD

Pelantikan kali ini mencakup jajaran direksi dan dewan pengawas dari tiga BUMD, yakni PD Parkir Makassar Raya, PD Pasar Makassar Raya, dan PD Terminal Makassar Metro, serta dewan pengawas PDAM Kota Makassar.

Untuk PDAM Kota Makassar, dewan pengawas terdiri atas:

• Ketua: Zulkifly
• Anggota: Andi Syahrum, Andi Taufiq Aris, dan Wirda Fauzah

Untuk PD Parkir Makassar Raya, jajaran direksi dan dewan pengawas sebagai berikut:

• Direktur Utama: Adi Rasyid Ali
• Direktur Operasional: Andi Ryan Adriyanto
• Direktur Umum: Sahruddin Said
• Direktur Keuangan: Syafri Hafid
• Dewan Pengawas: Andi Asminullah (Ketua), Affandy Ibrahim, Amir Hamzah Karim, dan Muharram Madjid

Untuk PD Pasar Makassar Raya:

• Direktur Utama: Ali Gauli Arief
• Direktur Keuangan: Aimansyah
• Direktur Umum: Irfan Darmawan
• Direktur Operasional: Rusli Patara
• Dewan Pengawas: Evi Aprialti (Ketua), Amriana, Aris R. Pongpalilu, dan Samsul Raga

Untuk PD Terminal Makassar Metro:

• Direktur Utama: Elber Makbul Amin
• Direktur Umum: Lisdayanty Sabri
• Direktur Operasional: Syachrul Maulana
• Dewan Pengawas: Muhammad Rheza (Ketua), Muhammad Irwan Tamsul, dan Wawan Purnawan

Adapun untuk BPR Makassar, pengisian jabatan direksi masih menunggu keputusan berikutnya.

Kehadiran Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi, dalam kegiatan tersebut menjadi wujud dukungan aktif pemerintah kecamatan terhadap kebijakan dan agenda strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola BUMD dan memperluas pelayanan publik bagi masyarakat. (*)