MEDIATA.ID  – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Luwu melaksanakan kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB dalam rangka monitoring pelaksanaan DAK Sub Bidang KB, yang berlangsung di Ruang Pertemuan DPPKB Kabupaten Luwu. Kegiatan ini dilakukan melalui format One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan DAK.

Kegiatan dihadiri oleh Plt. Kepala DPPKB Kabupaten Luwu, Masling Malik, SE., M.Si; Kepala Bidang KS DPPKB, Musriati, SKM., M.Kes; Kasubbag Program dan Keuangan DPPKB, Ruslan Mahfuddin; serta jajaran bagian perencanaan dan staf DPPKB Kabupaten Luwu.

Hasil monitoring menunjukkan realisasi DAK Fisik DPPKB Kabupaten Luwu sebesar Rp 0 dari Rp 660.725.000 atau 0%. Berdasarkan konfirmasi dari Bagian Perencanaan DPPKB, pembangunan Balai Penyuluhan KB telah dilaksanakan dan SPJ sudah diverifikasi bagian keuangan. Saat ini, SP2D menunggu proses pencairan dan laporan kegiatan telah dimasukkan ke aplikasi Morena.

Sementara itu, realisasi DAK Non Fisik tercatat sebesar Rp 2.513.906.494 dari Rp 7.243.928.000 atau 34,70%. Keterlambatan ini disebabkan pembayaran gaji dan tunjangan fungsional PNS oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang tidak mencukupi anggaran hingga APBD Perubahan, sehingga kas daerah kosong dan kegiatan tidak dapat berjalan selama dua bulan.

Selain itu, sejumlah menu kegiatan yang sudah berjalan dan SP2D-nya sudah diterbitkan belum terlaporkan di aplikasi Morena. Hal ini berdampak pada rendahnya realisasi, terutama pada program Pelayanan KB, Percepatan Penurunan Stunting, Penggerakan Lini Lapangan, dan Pembinaan Program Bangga Kencana.

Potensi kegiatan yang kemungkinan tidak terserap pada tahun ini meliputi Operasional Pelayanan MOW, MOP, dan BKB Kit Stunting. Dengan kondisi tersebut, DPPKB Kabupaten Luwu memproyeksikan realisasi DAK Non Fisik akan mencapai 70% pada akhir tahun