MEDIATA.ID — Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan komitmen kuatnya untuk merombak wajah birokrasi Butta Panrannuangku ke arah yang lebih modern, efisien, dan melek teknologi.

Hal tersebut ditegaskan secara lugas saat dirinya memimpin Apel Pagi bersama ratusan pegawai di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar, Senin (11/5/2026).

Dalam arahannya, Daeng Manye menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas sektor untuk segera melakukan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja dari para aparatur.

”Kecepatan adalah kunci utama dari tata kelola pemerintahan modern. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola-pola lama yang lamban. Seluruh instansi harus bergerak lebih lincah melalui implementasi semangat ‘Takalar Cepat’: Cepat Berpikir, Cepat Bertindak, dan Cepat Menghasilkan,” tegas Daeng Manye di hadapan peserta apel.

Satu Genggaman Lewat Aplikasi “Takalar One Klik”

Sebagai langkah konkret akselerasi digital tersebut, Pemkab Takalar dalam waktu dekat dijadwalkan akan meluncurkan aplikasi super (super apps) bernama “Takalar One Klik”.

Platform digital terpadu ini dirancang khusus untuk mengintegrasikan berbagai klaster layanan publik dalam satu genggaman gawai. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk), sistem jaminan layanan kesehatan, pantauan real-time stabilitas harga pangan, hingga pusat informasi dan promosi wisata daerah.

Peringatan Keras Pengelolaan Keuangan demi WTP

Bukan hanya menyoroti urusan digitalisasi pelayanan, dalam momentum apel tersebut Bupati Takalar juga memberikan atensi sekaligus peringatan keras terkait tata kelola anggaran daerah.

Ia memasang target tinggi bagi Pemkab Takalar untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Untuk mewujudkan hal tersebut, Daeng Manye mewanti-wanti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperketat tertib administrasi, transparansi, serta menjaga nilai akuntabilitas di setiap penggunaan anggaran negara. (*)