MEDIATA.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan kompas dan fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy), terukur, dan tepat sasaran.

​Hal tersebut ditegaskan Munafri saat menghadiri Pencanangan dan Penguatan Komitmen Bersama Pelaksanaan SE2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di pelataran Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (19/6/2026). Rangkaian acara ini turut diawali dengan penanaman pohon bersama sebagai simbol komitmen pembangunan kota berkelanjutan.

​Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda Kota Andi Zulkifly Nanda, Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid, serta seluruh jajaran pimpinan OPD, direktur BUMD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.

​Wali Kota yang akrab disapa Appi ini memberikan apresiasi tertinggi kepada para petugas lapangan yang mengemban misi negara untuk memetakan potret riil dunia usaha domestik.

​”Apresiasi terbesar saya untuk dedikasi dan loyalitas para petugas sensus di lapangan. Menjaga fokus di antara tugas negara dan keluarga bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, saya menginstruksikan seluruh camat, lurah, hingga ketua RT/RW untuk bertindak sebagai mitra strategis. Buka akses seluas-luasnya, pastikan tidak ada hambatan, dan tidak boleh ada satu pun keluarga atau pelaku usaha yang luput dari pendataan,” tegas Appi.

​Makassar Episentrum Ekonomi, BPS Kerahkan Pasukan Terbesar

​Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, memaparkan bahwa SE2026 merupakan program prioritas nasional dengan tingkat kompleksitas tertinggi karena mengintegrasikan data penduduk, keluarga, hingga seluruh klaster aktivitas usaha dalam satu waktu.

​Aryanto membeberkan alasan mengapa dinamika ekonomi Kota Makassar mendapatkan atensi dan pengawalan khusus dari BPS nasional maupun provinsi:

• ​Topang 34% Ekonomi Provinsi: Kota Makassar memegang peran vital sebagai penggerak utama (engine of growth) dengan menyumbang lebih dari 34 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan.
• ​Hub Indonesia Timur: Status Makassar sebagai pusat perdagangan, jasa, dan investasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadikan kualitas data kota ini penentu akurasi data makro regional.
• ​Pengerahan Pasukan Terbesar: BPS mengerahkan 934 petugas sensus khusus untuk wilayah Makassar—jumlah personel terbesar dibanding seluruh kabupaten/kota lain di Sulsel—untuk menyisir wilayah urban hingga kawasan kepulauan.

​”Mengingat cakupannya yang sangat masif, durasi pendataan lapangan SE2026 akan berlangsung selama dua setengah bulan secara serentak. Suksesnya sensus ini bersandar pada dua indikator utama: cakupan menyeluruh tanpa ada yang terlewat, serta kualitas data yang valid,” urai Aryanto.

​Jaminan Keamanan Data Warga

​Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku UMKM untuk menyambut baik kedatangan para petugas dan memberikan jawaban yang jujur.

​Pihak Pemkot Makassar menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha tidak perlu khawatir mengenai aspek privasi dan data finansial yang dilaporkan selama proses sensus.

​”Masyarakat dan para pelaku usaha silakan berikan data apa adanya secara benar. Kerahasiaan data individual dijamin sepenuhnya oleh undang-undang negara. Data berkualitas yang terkumpul akan langsung dikonversi menjadi program penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan stimulus investasi yang manfaatnya kembali lagi kepada kesejahteraan warga Makassar,” pungkas Aliyah. (*)