MAKASSAR, MEDIATA.ID — Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif menerima banyak keluhan, khususnya dari kalangan guru, tentang kewajiban vaksin booster untuk pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Kepada wartawan, Jumat, 17 Juni 2022, Muzayyin pun memperlihatkan laporan dari sejumlah guru kepadanya. Misalnya, pesan dari seorang guru dari Parepare.
“Kami mohon bantuannya menyuarakan permasalahan kami guru SMA. (Katanya) tidak terima TPP bagi ASN serta keluarganya belum vaksin booster. Kami sudah melaksanakan kinerja sebagai kewajiban kami, mengapa penerimaan hak kami dihalangi,” tulis guru itu.

Belum lagi, imbuh Muzayyin, memang sudah banyak curhatan serupa yang disampaikan langsung ASN selama resesnya di daerah pemilihan.

Makanya, politikus PKS itu meminta Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, untuk membatalkan surat edaran mengenai hal tersebut. Surat yang memerintahkan ASN dan keluarga menyertakan kopian dokumen vaksin booster

“Kebijakan Gubernur Sulsel soal pencairan TPP harus vaksin booster satu keluarga ini saya nilai berlebihan,” ucapnya.

Muzayyin menyebut TPP itu sudah ada aturannya, diberikan atas dasar penilaian kinerja, seperti terlaksananya kewajiban guru ASN di sekolah dengan baik.

“Memasukkan tambahan harus vaksin itu tidak diatur dalam ketentuan TPP. Jadi mengaitkan vaksin dengan TPP ini menurut saya pemaksaan kekuasaan yang merugikan para guru dan secara umum ASN,” tambah alumni Universitas Islam Jakarta itu.

Ia meminta pemerintah provinsi berpikir lebih kreatif di dalam mendorong pencapaian vaksinasi di Sulsel. Memberi insentif atau reward tambahan, ucap Muzayyin, lebih baik dibanding cara paksa seperti itu.

“Saya meminta Gubernur untuk mencairkan TPP seperti biasa tanpa syarat vaksin,” tegasnya.

Kalau pun kebijakan itu dimaksudkan agar ASN menjadi contoh, pandang Muzayyin, silakan. Namun jangan mengharuskan seluruh keluarganya untuk vaksin dosis ketiga.

“Sebab itu yang sulit dipahami. Tidak semua ASN bisa memaksakan keluarganya untuk vaksin,” ucapnya lagi.

Kewajiban ASN dan keluarganya vaksin booster untuk penerimaan TPP saat ini memang jadi polemik. Sejumlah legislator lain di provinsi juga sudah mendesak gubernur menghapus kebijakan tersebut. Bahkan mulai muncul wacana interpelasi terhadap keputusan itu. (*)