MEDIATA.ID — Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Jakarta Pusat – Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin (26/5). Dalam aksinya, mereka menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan terkait transparansi serta akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu.

Salah satu poin yang disampaikan adalah permintaan agar aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut tuntas informasi yang beredar mengenai pengadaan jasa sewa jet pribadi oleh KPU pada Pemilu 2024.

Koordinator aksi, Raja Rambe, mengatakan bahwa pihaknya mendorong adanya pemeriksaan terhadap proses pengadaan tersebut, yang menurut mereka patut diaudit lebih lanjut untuk menjamin tidak terjadi penyimpangan.

“Kami meminta KPK agar menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pengadaan jet pribadi oleh KPU. Hal ini penting untuk memastikan anggaran negara digunakan secara transparan dan akuntabel,” ujar Raja Rambe.

Merujuk informasi yang beredar, pengadaan itu disebut-sebut memiliki selisih nilai antara kontrak dan pagu anggaran. Namun demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari KPU atau hasil audit lembaga berwenang yang mengonfirmasi adanya pelanggaran hukum dalam proses tersebut.

Selain itu, massa aksi juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat internal KPU. Nama Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, disebut dalam orasi sebagai pihak yang perlu dievaluasi terkait dugaan tersebut.

Salah satu nama yang disoroti adalah Drs. Syakir, yang menurut massa aksi, memiliki rekam jejak dari instansi lain dan kini menduduki jabatan struktural di lingkungan KPU. Massa meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk melakukan klarifikasi dan pengawasan terhadap proses rekrutmen serta promosi jabatan di lingkungan sekretariat KPU.

“Kami meminta agar DKPP melakukan inspeksi menyeluruh dan memastikan seluruh proses pengangkatan pejabat di KPU berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Raja.

Dalam pernyataannya, massa aksi juga menyampaikan aspirasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar mengevaluasi kinerja Sekretaris Jenderal KPU, guna menjaga kredibilitas institusi penyelenggara pemilu.

“Kami hanya ingin proses demokrasi kita tetap bersih dan transparan. Pemerintah perlu turun tangan mengevaluasi jika ada dugaan pelanggaran prosedur atau konflik kepentingan,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPU RI belum memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Redaksi juga masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh konfirmasi lebih lanjut. (bob)

Catatan Redaksi:
Informasi dalam artikel ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka dalam aksi unjuk rasa. Segala tudingan yang disampaikan merupakan pernyataan sepihak dari peserta aksi dan masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.