MEDIATA.ID – Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, menyoroti jajaran Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baru dilantik beberapa hari lalu.

Menurutnya, kinerja seluruh perusahaan daerah sejauh ini belum menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini terungkap dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan bersama Komisi B dan BUMD atau Perusda di Kota Makassar.

“Kinerja jajaran baru belum menunjukkan peningkatan berarti sejak pergantian dilakukan oleh pemerintah kota. Belum ada tanda-tanda kinerja semakin membaik. Memang, mereka mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa lebih maksimal ke depan. Tapi kalau kita mau mengukur kinerja hari ini, apa yang mau diukur? Belum ada,” jelas Hartono, Kamis (30/10/2025).

Legislator dari Fraksi PKS itu menyoroti BUMD PDAM Kota Makassar yang masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meski ada upaya pembenahan internal, hal tersebut tidak serta merta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita ingin tahu hasil pekerjaan mereka, berapa PAD yang dihasilkan, berapa sambungan baru. Sampai kemarin, kebocoran air masih bertahan di angka 50 persen,” tegasnya.

Hartono juga menyoroti evaluasi kinerja PD Parkir Makassar Raya, yang telah menerapkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Namun, menurutnya, hasil kinerja perusahaan ini belum maksimal.

“Digitalisasi perparkiran sudah mulai dilakukan, tapi kalau bicara hasil, sejauh ini belum terlihat. Kita berharap di sisa tiga bulan terakhir tahun ini, mereka bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Tapi sejauh ini, belum maksimal,” ujar Hartono.

Anggota DPRD Makassar dari Daerah Pemilihan IV itu menekankan agar seluruh jajaran direksi BUMD menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, serta membuat program kerja lebih inovatif dan perencanaan bisnis yang berdampak nyata.

“Saya sampaikan kepada teman-teman di Perusda, saya paham bahwa ini bisnis, dan perencanaan bisnis butuh proses. Tapi paling tidak, di tahun 2025 ini harus sudah ada starting point yang jelas untuk direalisasikan di 2026. Jangan sampai di tahun 2026 masih menganalisis. Tahun depan sudah harus mengeksekusi semua. Di situlah nanti kita bisa melihat kinerja nyata mereka,” tegas Hartono.