MEDIATA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti lonjakan tajam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Makassar yang kini mencapai Rp300–400 miliar. Angka ini jauh melampaui prediksi awal dalam pembahasan KUA-PPAS yang memperkirakan SILPA hanya berada di kisaran Rp200 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hartono, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih selektif dalam menetapkan pagu anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai anggaran tidak boleh dibagi tanpa mempertimbangkan kemampuan OPD dalam mengeksekusinya.

“TAPD harus melihat setiap OPD. Jangan memberikan anggaran yang tidak bisa dieksekusi,” tegas Hartono, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Hartono mengingatkan bahwa lonjakan SILPA bukan persoalan sepele, sebab angka tersebut mencerminkan rendahnya serapan anggaran dan tidak terlaksananya berbagai program yang seharusnya dirasakan masyarakat. Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran Pemkot Makassar, kegagalan menyerap anggaran merupakan kerugian besar bagi publik.

“Di awal rapat kita prediksi SILPA sekitar 200-an miliar. Tapi data menunjukkan sudah Rp300 hingga Rp400 miliar. Mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa SILPA dalam jumlah besar harus menjadi peringatan bagi pemerintah kota, terutama bagi OPD pemegang anggaran besar namun tidak mampu menyerapnya secara maksimal.

“Kalau kita lihat data, SILPA kita ini di atas 300 miliar. Ini perlu diwaspadai, Pak Wali dan jajaran TAPD. Ini berkaitan dengan kinerja OPD,” tambahnya.

Menurut DPRD, membengkaknya SILPA dapat mengganggu postur anggaran tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan adanya program yang tidak berjalan, perencanaan yang kurang tepat, atau pelaksanaan yang tidak optimal di tingkat OPD.

DPRD mendorong Pemkot Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD dengan serapan anggaran rendah. Selain itu, TAPD diminta memperketat verifikasi program agar hanya kegiatan yang benar-benar siap dan mampu dieksekusi yang masuk dalam perencanaan anggaran 2025.