MEDIATA.ID — Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Aula Alie Poernomo, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang juga tersambung secara daring melalui Zoom Meeting ini digelar sebagai langkah konkret instansi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mutu pelayanan prima kepada masyarakat dan mitra kerja.
Kepala BRPBAPPP Maros, A. Indra Jaya Asaad, menguraikan bahwa pelaksanaan FKP merupakan mandat konstitusi dalam standar pelayanan publik. Aturan ini mewajibkan setiap instansi di bawah naungan kementerian untuk memaparkan capaian kinerja serta rencana program strategis secara inklusif.
“Forum ini menjadi ruang kemitraan bagi kami untuk membedah kualitas pelayanan, sekaligus menyerap langsung masukan konstruktif dari para stakeholder di lapangan,” jelas Indra Jaya.
Transparansi Tarif Laboratorium dan Jaminan Magang Gratis
Dalam forum yang dihadiri oleh jajaran instansi pemerintah, pelaku usaha, kelompok pembudidaya, hingga kalangan akademisi tersebut, BRPBAPPP Maros mengupas tuntas dua klaster layanan utama:
Layanan Pengujian Laboratorium: Dipastikan berjalan transparan dengan mengacu pada regulasi baku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021. Penegasan ini dilakukan guna mengikis potensi pungutan liar (pungli) dan kesalahpahaman informasi di ruang publik. “Jika ada layanan berbayar, semuanya masuk kas negara secara terbuka sesuai aturan. Tidak ada biaya tersembunyi,” tegasnya.
Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Magang/PKL): Pihak balai berkomitmen menggratiskan seluruh biaya administrasi guna mendukung percepatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor kelautan dan perikanan.
Kebijakan bebas biaya untuk klaster akademik ini menuai apresiasi langsung dari lingkungan perguruan tinggi. Dosen Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Darsiani, bersaksi bahwa mahasiswanya selama ini dibina di instalasi balai tanpa dipungut biaya sepeser pun.
“Kebijakan gratis ini sangat membantu dan memberikan ruang gerak luas bagi mahasiswa kami, khususnya yang sedang dalam masa riset pengambilan data ilmiah. Mereka bisa fokus menelurkan ide-ide cemerlang di bidang perikanan,” ungkap Darsiani.
Merespons hal itu, Penanggung Jawab Pelayanan Publik BRPBAPPP Maros, Endang Susianingsih, menyatakan kesiapan balai untuk terus memfasilitasi kebutuhan riset kampus, dengan catatan wajib mematuhi standard operasional prosedur (SOP) dan regulasi internal yang berlaku.
Rapor Hijau Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I-2026
Sebagai bukti nyata dari transparansi tata kelola pelayanan, BRPBAPPP Maros turut mengekspos hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk periode Triwulan I Tahun 2026 dengan hasil yang memuaskan:
Melalui pencapaian rapor hijau ini, BRPBAPPP Maros berkomitmen untuk terus merawat sinergisitas lintas sektor demi mencetak SDM kelautan dan perikanan yang unggul, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional. (*)
Comment