Sejumlah laporan menyoroti kegaduhan di berbagai wilayah yang dipicu oleh perbedaan mekanisme serta dugaan ketidakteraturan dalam tahapan pemilihan. DPRD menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, karena pemilihan RT/RW merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah. Para legislator menegaskan pentingnya menjaga ketertiban proses demokrasi agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Komisi A dan Komisi B meminta para camat dan lurah untuk menyampaikan kondisi riil di wilayah masing-masing, termasuk kendala teknis yang memicu keluhan warga. Dalam rapat tersebut, beberapa camat dan lurah menjelaskan bahwa variasi aturan kerap menimbulkan salah tafsir dalam proses pemilihan.

DPRD menekankan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi calon maupun pemilih. Para legislator juga mendorong harmonisasi prosedur agar tahapan pemilihan RT/RW berjalan seragam di seluruh kecamatan.

DPRD Makassar memastikan akan terus melakukan pengawasan agar polemik serupa tidak kembali muncul pada pelaksanaan pemilihan berikutnya.